Bupati SBT Jamin PSU Di SBT Akan Berlangsung Aman

Bupati SBT Jamin PSU Di SBT Akan Berlangsung Aman

Bula-Maluku 02/13, Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Abdulah Vanat mengakui kalau situasi keamanan menjelang pelaksanaan Pengumutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten SBT sangat kondusif, bahkan hal-hal menonjol yang menunjukan potensi konflik sama sekali tidak ada, Pemda SBT memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan PSU ini.

Penegasan tersebut disampaikan Bupati SBT Abdulah Vanat saat memberikan laporan kepada Gubernur Maluku dalam kunjungan kerja di Bula untuk melihat kesiapan pelaksanaan PSU di SBT. Hanya saja yang menjadi kendala adalah kemungkinan terkendalanya distribusi logistik ke kecamatan-kecamatan.

Di Kabupaten SBT menurut Abdulah Vanat terdiri dari 15 Kecamatan dengan geografisnya adalah daerah kepulauan, dimana beberapa daerah yang sangat sulit dijangkau adalah apalagi kondisi laut yang tidak bersahabat saat ini, salah satu kecamatan yang yang menjadi kendala distribusi logistik Pemilu adalah Kecamatan Teor, Kecamatan Wakatei dan Kecamatan Kelimuri serta Kecamatan Pulau Gorom.

Selain letak geografis masalah yang lain adalah transportasi, karena pada tahun 2008 saat pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur wilayah-wilayah tersebut yang sering mengalami keterlambatan Pencoblosan dan pengembalian surat suara, namun demikian Bupati SBT Abdulah Vanat mengatakan Pemda SBT telah mempersiapkan armada untuk pendistribusian logistik untuk PSU di SBT.

Untuk masalah sosial kemasyarakatan Abdulah Vanat mengatakan yang paling menonjol adalah keresahan masyarakat tentang penempatan aparat keamanan yang terasa sangat berlebihan, karena sangat tidak lazim mengingat penempatan aparat keamanan ini terlalu banyak sehingga masyarakat menilai penempatan aparat keamanan ini merupakan bentuk intimidasi.

Hal yang lain menurut Abdulah Vanat adalah Pemberitaan Media masa di Provinsi Maluku khususnya kota Ambon ikut memicu keresahan di masyarakat karena pernyataan yang terlalu dibesar-besarkan termasuk stetmen-stetmen pimpinan Partai Politik bahkan Pimpinan Partai Politik PDI Perjuangan yang dinilai sangat merugikan hak konstitusional dari masyarakat di SBT.

Menurut Vanat stetmen pengurangan DPT masyarakat SBT bahkan diskualifikasi pasangan tertentu menurut masyarakat SBT merupakan bagian dari penzaliman hak konstitusional masyarakat SBT, karena hak demokrasi mereka telah lama digunakan bahkan pada tahun 2008 masyarakat SBT dengan hak demokrasi dan jumlah DPT tersebut ikut memberikan kesuksesan yang menghantarkan pasangan Karel Albert Ralahalu-Said Asagaf sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku 2008-2013.

Abdulah Vanat memintah semua pihak untuk berhati-hati dalam memberikan stetmen apalagi kalau itu merugikan hak konstitusional dari pada masyarakat SBT, salah satu kelemahan dalam putaran pertama Pemilukada Maluku putaran pertama menurut Vanat adalah cara pengisian C7 yang mencatat tetang penggunaan KTP dan Kartu Keluarga.

Akibat dari pada proses yang tidak berjalan dengan baik sehingga hak konstitusi masyarakat dibatalkan oleh Mahkama Konstitusi, sehingga yang menjadi tanggungjawab dalam hal ini penyelenggara KPU sehingga Pemerintah Daerah SBT dan Masyarakat memintah KPUD memastikan secara benar proses sosialisasi tentang administrasi penyelenggaraan itu harus berjalan secara maksimal.

Menurutnya kalau penyelenggara yakni KPU tidak bekerja dengan maksimal justru yang menjadi korban adalah masyarakat SBT, untuk itu semua pihak harus bekerja jujur, pemda SBT dan Masyarakat SBT siap mensukseskan PSU di SBT ini.