RSUD Bula Butuh Tenaga Teknis Dan Dokter Ahli

RSUD BUlah Belum Penuhi Syarat Tipe C

Bula-Maluku 01/02,Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bula Kabupaten Seram bagian Timur  Dr Diki Ahmad mengatakan RSUD Bula dari sisi Kelayakan telah memenuhi syarat untuk dinaikan statusnya sebagai RSU Tipe C,karena telah memiliki istalasi penunjang seperti ruang radiologi, laboratorium dan instalasi farmasi, namun menurutnya selama ini yang masih menjadi masalah adalah anggaran pemeliharaan gedung.

Dia mengatakan untuk merawat gedung RSUD BUlah secara baik dan Benar makan dibutuhkan dana sebesar Lima Ratus Juta Rupiah untuk bias membayar tenaga yang melakukan perawatan terhadap gedung RSUD itu, saat ini akibat kurangnya perawatan menyebabkan sebagian ruang gedung sudah mulai mengalami keratakan sehingga harus ada perawatanyang ekstra dengan dukungan dana yang besar dari pemerintah SBT, mengingat pemerintah pusat tidak lagi memberikan dana pemeliharaan.

Menurutnya RSUD Bula memilik peralatan yang lebih memadai bahkan jika dibandingkan dengan RSUD Maluku Tengah alat-alat kesehatan pada RSUD Bula masih lebih lengkap,canggih dan cukup memadai, akan tetapi yang menjadi kendala saat ini adalah pelayanan PLN mengingat banyak Alat Kesehatan yang rusak akibat seringnya pemadaman PLN secara mendadak tanpa pemberitahuan sehingga menyebabkan banyak peralatan yang rusak,sementara tenaga teknis yang tersedia untuk peralatan tersebut blm ada di Maluku. Untuk tenaga teknis ini Dokter Diki berencana akan mendatangkan tenaga kontrak dari luar Maluku.
Terkait dengan tenaga Medis Dia mengaku kalau tenaga Medis yang tersedia di RSUD Bula khusus untuk tenaga Perawat sudah sangat cukup,namun yang masih masih dibutuhkan adalah tenaga spesial karena saat ini hanya baru ada Satu Tenaga Spesialis kebidanan, sedangkan ahli bedah penyakit dalam, dan ahli mata masih menggunakan Tenaga kontrak.

Menurutnya untuk memenuhi standar RSUD tipe C maka harus membutuhkan 200 lebih tenaga Medis,karena saat ini yang baru tersedia adalah sekitar 90 tenaga medis, untuk tenaga umum baru mencapai 20 orang, minimal untuk memenuhi kebutuhan RSUD tipe C harus mencapai 16 tenaga umum sedangkan yang baru tersedia baru 6 orang, sedangkan yang dokter Spesialis baru 4 orang.

Terkait dengan penilaian yang menyatakan RSUD yang paling terkotor,menurut Dokter Diki mengatakan penilaian tersebut merupakan krtik bagi Pemerintah SBT untuk dapat memperhatikan dan merawat RSUD BUla secara baik, bahkan menurutnya penilaian RSUD Bula yang paling kotor sangat tidak obyektif karena RSUD Bulah memiliki halaman yang sangat luas dan ruang yang paling banyak sementara anggaran untuk pemeliharaan sangat terbatas, untuk merawat RSUD Bulah dibutuhkan dana sekitar Lima Ratus Juta Rupia, untuk membayar tenaga sebanyak 60 orang.Pait

Warga Keswui SBT Minta Kapal Yang Layak

DPRD SBT Akui Transportasi Laut Di SBT Sangat Minim

Bula-Maluku 31/01, Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur Agil Rumakat mengatakan kalau sampai saat ini masalah Transportasi belum dirasakan secara maksimal oleh masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Dia mengtatakan Kondisi Geografos SBT yang merupakan pulau-pulau saat ini sangat membutuhkan trasportasi yang memadai untuk dapat menjangkau semua kecamatan di SBT.

Menurutnya Pemerintah Kabupaten SBT telah mencobah untuk memberikan anggaran khusus untuk membeli kapal milik Pemerintah daerah untuk melayani masyarakat di SBT namun karena keterbatasan dana maka semua yang telah direncanakan itu tidak dapat terealisasi dengan baik, bahkan dana tersebut menurut Agil telah dialihkan untuk pembelian kapal yang lain namun dana tersebut hilang tidak dfiketahui keberadaan.

Saat ini kapal yang melayari kawasan Seram Bagian Timur adalah KM Chantika namun cantika tidak mampu untuk menyelesaikan masalah transportasi di Kabupaten Deram Bagian Timur,ironosnya lagi kapal tersebut saat ini belum ada rencana untuk melayari Rute Geser-Gorom-Keswui dan Sampai ke Dobo, sehingga menyebabkan para pengguna jasa angkutan laut khususnya Geser-Gorom-Keswui terlunta-lunta di Kota Ambon karena belum ada kepastian Kapal yang melayari rute tersebut.

Dia berharap ada niat baik dari Pemerintah Kabupaten SBT untuk bias menjawab persoalan transportasi di daerah ini, khususnya di Kabupaten SBT, sementara itu warga Keswui Kabupaten Seram Bagian Timur juga meminta agar pemerintah Provinsi dapat memberikan sebuah kapal yang layak bagi mereka, sehingga mereka dapat menikmati pembangunan di Maluku khususn pembangunan Transportasi.

Sementara itu Agil Rumakat juga meminta pemerintah Kabupaten SBT untuk segera membuka pangkalan pelayaran Angkutan Laut kapal Ferry untuk dapat menghubungkan kabupaten dan kecamatan, namun Dia mengaku kalau memasuki priode ke Dua pemerintahan yang telah memasuki delapan tahun ini belum ada pembangunan yang menjangkau secera keseluruhan masyarakat yang ada di Kabupaten seram Bagian Timur.Pait 

Sekda SBT Mengaku Tidak Tahu Soal Banggoi Kampung

Sekda SBT Akan Berkordinasi Dengan Dinas terkait Soal Banggoi Kampung

Sekertaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Syarif Makmur mengatakan akan melakukan kordinasi dengan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk segera melakukan pertemuan dengan masyarakat Banggoi Kampung (Banggoi Adat) yang memintah agar mereka segera direlokasikan ke tempat yang lebih layak dan muda dijangkau.

Dia mengatakan, kalau keinginan dari masyarakat Banggoi untuk direlokasikan maka pemerintah akan segera mengambil langkah namun harus dilakukan dengan menyerap aspirasi dari masyarakat Banggoi termasuk dengan Camat dan Kepala Desa sehingga benar-benar murni keinginan untuk direlokasi, namun demikian menurutnya camat harus memiliki peranan penting dalam melihat persoalan masyarakatnya termasuk melakukan teguran terhadap Kepala Desa Banggoi Kampung yang tidak peduli terhadap warganya.

Sebelumnya warga Banggoi sangat menderita karena ulah Kepala Desa yang berbuat seenaknya tanpa memikirkan masyarakat, banyak warga mengelu karena tanah mereka dijual dengan alasan tanah milik desa, padahal tanah tersebut adalah milik warga setempat, ulah kepala Desa Banggoi Ismail Balimang ini telah disampaikan kepada Kepala Kasatuan Bangsa Polik dan Keamanan SBT termasuk kepada kepala tata Pemerintahan Kabupaten SBT namun tidak pernah ditanggapi.

Sekertaris Daerah SBT Syarif Makmur mengatakan, pemerintah Kabupaten akan memintah Kepala Kesbang Pol dan Tata pemerintahan untuk segera melakukan pemanggilan terhadap Kepala Desa dan Camat untuk melakukan kordinasi sekaligus memintah penjelasan soal kondisi ril yang terjadi di desa Banggoi.

Sekda mengaku belum mengetahui keberadaan warga di Banggoi tersebut, bahkan dirinya baru mengetahui saat dikonformasi oleh wartawan, untuk itu Dia berjanji akan segera melakukan kordinasi dengan Dinas terkait untuk segera melakukan infestigasi langsung ke lapangan sehingga persoalan yang terjadi di Banggoi dapat teratasi dengan baik.

 

Menurutnya semua persoalan Banggoi Kampung baru diketahui, karena selama ini tidak ada jalan yang masuk ke Banggoi Kampung, satu-satunya jalan untuk sampai ke banggoi Kampung adalah dengan melintasi sungai yang panjangnya menyapai 14 Kilo meter menggunakan perahu sampan

Pemda SBT Lamban Tanggapi Masalah Banggoi Kampung

Pemda SBT Dinilai Lamban Melihat Persoalan Banggoi.

Bula-Maluku 30/01,Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur Agil Rumakat sangat menyayangkan sikap Pemerintah kabupaten Seram Bagian Timur (SBT)yang terkesan cuek dan tidak memperdulikan penderitaan masyarakat Desa Banggoi kampung (Desa Adat) yang saat ini minta dikasihani akibat ula kepala Desanya Ismail Balimang yang tidak bertanggungjawab terhadap warganya.

Dia mengatakan, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur segara memanggil Kepala Desa Banggoi Kampung untuk dapat mempertanggungjawabkan warganya yang sudah semakin menderita, dan terisolasi dari berbagai aspek. Warga kemudian minta untuk segera direlokasi ke tempat lain yang dianggap layak untuk melakukan aktifitas.

Menanggapai hal itu Agil Rumakat mengatakan untuk merelokasikan warga banggoi kampung ke tempat lain karena pertimbangan keselamatan dan kemudahan menjangkau Kota Bula tidak sulit namun Dia berharap keinginan untuk direlokasi tersebut jangan sampai menghilangkan kearifan local Banggoi Adat yang selama ini telah ada sejak turun-temurun.

Untuk itu menurtnya harus ada kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten SBT dan Pemerintah Desa serta warga banggoi Kampung untuk mendapat kesepakatan bersama soal relokasi mereka, karena Banggoi merupakan desa adat yang tidak boleh ditinggalkan begitu saja hanya karena persoalan kepala desa yang tidak pernah memperhatikan mereka, untuk itu Dia berharap ada langkah tegas dari Pemerintah kabupaten SBT untuk menyelamatkan desa Banggoi.

Sebagai wakil rakyat Dirinya berharap kepada Pemerintah Kabupaten SBT agar segera mengankat kepala Desa banggoi Kampung yang definitif agar memperhatikan Desa Banggoi Adat sehingga komunikasi antara masyarakat Banggoi dan Pemerintah Kabupaten SBT dapat berjalan dengan baik, Agil sangat menyayangkan sikap lamban dari Pemerintah Kabupaten SBT sehingga dari sekitar 20 lebih Kepala Keluarga yang ada saat ini hanya sekitar 12 Kepala Keluarga.

Menurutnya Pemerintah Kabupaten memiliki tanggungjawab moral untuk menyelesaikan persoalan Banggoi ini yang mempertemukan semua komponen yang terkait sehingga bisa mengambil sebuah keputusan yang bisa mengakomudir semua kepentingan masyarakat Banggoi.Pait

Kepala Desa Banggoi Kabupaten SBT Bersenang-Senang Diatas Penderitaan Warganya

Warga Banggoi Sangat Menderi

Bula-Maluku 29/01,Warga Banggoi Kampung Desa Adat Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) meminta pemerintah Kabupaten SBT untuk mencari tempat yang layak bagi mereka, karena kondisi desa Banggoi Kampung saat ini sudah sangat memprihatinkan  dari sisi kelayakan Banggoi ibarat desa yang tidak berpenghuni, padahal menurut warga setempat Banggoi sejak 20 tahun silam sangat berkembang dan ramai, namun kondisi itu sudah sangat redup, bahkan dipastikan Banggoi Kampung hanya Tinggal nama kalau tidak segera diselamatkan.

Banggoi mengkin merupakan ukuran kemiskinan di Kabupaten SBT, padahl Banggoi masih berada di sekitar 20 kilo meter dari Kota Kabupaten, tetapi perhatian pemerintah SBT tidak pernah tertujuh kepada desa Banggoi Kampung yang merupakan induk dari Banggoi Trans, Banggoi Akibo, dan beberapa desa yang ada di Kabupaten SBT.

Pantauan Fajar Maluku di Desa Banggoi Adat (Banggoi Kampung), ternyata sebagian besar warga sudah pergi meninggalkan rumah meraka, dari sekitar 20 Kepala Keluarga (KK) sesuai informasi dari warga setempat yang masih menetap saat ini sekitar 10 KK, alas an utama mereka keluar adalah karena selama ini tidak pernah ada jalan yang dibangun menghubungkan desa Banggoi Kampung,jika dibandingkan dengan desa lain yang baru dibangun malah lebih maju dan berkembang seperti daerah transmigrasi.

Banggoi Kampung merupakan desa yang sangat terisolasi dari berbagai pembangunan di Kabupaten SBT, karena untuk ke Kota Bula masyarakat hanya menggunakan perahun sampan sebagai satu-satunya perhubungan alternatif dengan menyeberangi sungai yang panjang sekitar 14 kilo meter  dan menyeberangi hutan untuk sampai ke jalan lintas Bula. Selain itu untuk mendapatkan air bersih warga juga menggunakan sampan menyeberangi sungai baru bias mendapatkan air, itupun bukan sepenuhnya air tawar.

Saat tiba di Banggoi, kondisi kampung  sangat tidak terawat bahkan yang terlihat hanya ternak sapi yang merupakan peliharaan warga, sapi-sapi tersebut menempati rumah-rumah warga yang telah lama ditinggal pergi. Salah satu warga Ibu Na yang sejak 6 bulan meninggalkan Banggoi mengaku, kalau banyak warga yang memilih keluar karena ulah Kepala Desa Banggoi Ismail Balimang yang tidak memperhatikan warganya.

Dia mengaku Ismail Balimang tidak pernah hidup bersama masyarakat, saat masyarakat harus berjuang  sendiri mengatasi persoalan yang terjadi di kampung, seperti air pasang yang naik sampai lutut orang dewasa, ironosnya lagi selama ini tidak ada upaya untuk mengatasi persoalan yang dialami warga Banggoi kampung itu. Untuk itu mereka meminta agar segera direlokasikan ke tempat yang lebih muda dijangkau.

Menurut Ibu Na, Kepala desa tidak pernah tinggal dirumahnya di Banggoi, bahkan sebagian warga mengatakan kalau Ismael Balimang bukan kepala desa di Banggoi, tetapi kepala desa Bula, atas dasar itu masyarakat lebih memimilih untuk keluar dari Banggoi kampung, menurutnya kalau Kepala desa Banggoi Kampung telah melakukan hal yang menyalahi adat, karena perkembangan kampung sangat tergantung kepada kepala desanya.

Dia mengatakan Bupati Abdulah segera menggambil langkah untuk mengganti Kepala desa Banggoi Kampung untuk menyelamatkan tradisi adat yang ada sejak leluhur mereka,  karena menurutnya apabilah tidak segera dilakukan maka Banggoi Kampung perlahan namun pasti akan hilang dari Kabupaten SBT.

Untuk mengatasi persoalan Banggoi saat ini diperlukan peran semua pihak Pemerintah Kabupaten SBT, Dinas terkait termasuk peran anggota DPRD, bahkan menurut Warga sampai saat ini Bupati SBT Abdulah Vanat belum pernah mengunjungi desa Banggoi Kampung.Pait