Guru Diminta Untuk Disiplin Dalam Menjalankan Tugas

Guru Diminta Untuk Disiplin Dalam Menjalankan Tugas

Bula-Maluku 24/03,Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Subaida memintah para Kepala Sekolah SD,SMP dan SMA se Kabupaten SBT untuk meningkatkan disiplin kerja terkait dengan penertiban administrasi dalam hal ini pelaporan keuangan mengingat banyak pelaporan keuangan seperti Dana BOS tidak sesuai dengan realita dilapangan.

Penegasan ini disampaikan Ketua PGRI SBT pada saat penutupan Rapat Kordinasi Sosialisasi UJia Akhir Nasional tahun ajaran 2012-2013 yang dihadiri oleh sekitar 200 lebih para Kepala Sekolah SD/MI, SMP/Mts dan SMA/SMK se-Kabupaten Seram Bagian Timur, intinya para Kepala Sekolah dimintah untuk memperhatikan masalah pendidikan menjelang Ujian Akhir Nasional nanti.

Dia mengatakan, selama ini banyak Kepala Sekokah yang sering keluar daerah untuk melakukan urusan, namun tidak langsung pulang ke tempat tugas, akan tetapi mereka memanfaatkan waktu ke Ambon untuk sekedar bersenang-senang, ironisnya lagi menurut Ketua PGRI, banyak kepala Sekolah yang memalsukan Identitas diri.

Subaeda mengakui, ada sekitar 20 lebih pengaduan yang masuk ke Dinas Pendidikan Kabupaten SBT terkait dengan masalah perselingkuhan yang dilakukan oknum Guru dan Kepala Sekolah, menurutnya ini disebebkan karena saat pencairan dana Bos banyak Kepala Sekolah tidak langsung kermbali ke tempat tugas akan tetapi berdalil urusan ke tempat lain.

Menurutnya Guru harus menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat sekitar, serta mampu memberikan pengetahuan yang baik bagi anak didiknya, sehingga nama guru tetap menjadi harum sepanjang masa, oleh sebab itu penggunaan anggaran seperti Dana Bos harus dilakukan sesuai  dengan petunjuk Tekni, serta kebutuhan lapangan, mengingat selama ini banyak soroton lebih ditujunkan kepada penggunaan Dana Bos di Kabupaten SBT.

Menurutnya selama ini banyak pelaporan Dana Bos oleh para Kepala Sekolah tidak sesuai dengan jumlah siswa pada setiap sekolah, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan secara obyektif agar tidak terjadi penyimpangan hukum.

Ketua DPRD Maluku Minta Raja Hote Memperhatikan Kesejahteraan Rakyat

Ketua DPRD Maluku Minta Raja Hote Memperhatikan Kesejahteraan Rakyat

Bula-Maluku 24/03, Ketua DPRD Provinsi Maluku Fatani Sohilaw yang juga sebagai anak Negeri Pati Sima-Sima memintah masyarakat Hote untuk tetap komitmen dalam memberikan perhatian serta membangun Ngeri Hote agar lebih maju dan selaras dengan Negeri lain di Maluku. Hal ini disampaikan Fatani saat pengukuhan adat terhadap Kasim Paitaha sebagai raja negeri Hote.

Dia mengatakan Kasim Paitaha harus memberikan perlindungan, salin mencintai dan salin menghargai antar sesama orang saudara di Negeri Hote yang tercinta ini, sehingga apabilah terdapat perbedaan dan sila sengketa terhadap suatu persoalan maka selaku anak Negeri Fatani mengajak semua untuk deapat menyelesaikan secara adat yang telah diwariskan oleh para leluhur di Negeri Hote.

Dia mengatakan kedepan dirinya akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten SBT untuk dapat memberikan perhatian terhadap Negeri Hote, namun Dia memintah masyarakat untuk ikut memberikan dukungan kepada kinerja Raja Negeri Hote Kasim Paitaha    demi pembangunan di Negeri Hote.

Fatani mengatakan sebagai pimpinan harus memberikan contoh yang baik bagi masyarakat, sertta bekerja dan menciiptakan kesejahteraan dan ketentraman bagi warganya sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat dapat tercipta dengan baik, olehnya kerja sama dengan pemerintah seperti kordinasi terus ditingkatkan sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.

Sementara itu Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Abdulah Vanat dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten III Nuzlah Yusuf mengatakan kalau kedepan amanat yang diembankan oleh Kasim Paitaha selaku Raja Negeri Hote sangat berat, sehingga dalam melaksanakan tugas nanti harus sesuai dengan Norma-norma adat yang berlaku di Negeri Hote.

Pengukuhan adat Raja Negeri Hote oleh Ketua Adat Negeri Hote Haji Kapailu yang juga dihadiri oleh tiga Negeri basudara yakni Negeri Tamilow (Timanole), Negeri Hutumuri (Simanole), dan Siri Sori Islam (Silalohi), sebagai bentuk silaturami setelah berpisah selama 200 tahun yang lalu di tanah Huamual tanjung sial saat melawan Portogis.

Menanti Gebrakan Bupati Abdulah Vanat.

Menanti Gebrakan Bupati Abdulah Vanat.

Bula-Maluku 08/13, Sebelum Akhir Januari 2013, Bupati Abdulah Vanat berjanji akan melakukan perombakan Kabinetnya untuk mengisi kekosongan yang terjadi pada pejabat tingkat Eselon II, III dan IV di lingkup Pemerintah daerah Seram Bagian Timur. Bayak kalangan berperdiksi perombakan ini hanya sebatas roling karena tidak ada wajah baru yang akan diusulkan, hal ini karena perombakan sebelumnya tidak ada hal yang baru.

Janji Bupati ini disampaikan saat melantik sejumlah pejabat eselon III dan IVpada lingkup Pemerintah daerah SBT beberapa waktu lalu”ini mendadak dan saya minta pimpinan SKPD untuk mempersiapkan tenaga yang nanti mengisi jabatan yang masih kosong, saya pastikan sebelum akhir Januari semua jabatan yang kosong sudah terisi, tegas Vanat.

Namun memasuki minggu ke Dua bulan Februari ini belum ada tanda-tanda untuk dilakukan pergantian pada jabatan Eselon II, III dan IV, namun berbagai sumber menyebutkan akan dilakukan pergantian pada bulan Februari ini, pergantian ini juga dilakukan karena Bupati sering mengeluh soal kinerja bawahannya yang tidak maksimal, ironisnya lagi karena kurangnya pembinaan terhadap pegawai dari Pimpinan SKPD menyebabkan banyak Pegawai Negeri Sipil yang berlagak sebagai pimpinan-pimpinan kecil.

Salah satu contoh adalah pemalsuan tanda tangan Bupati oleh Okunum PNS pada lingkup Pemerintah Daerah SBT, yang kini PNS tersebut tekah berurusan dengan proses hukum,”saya telah melapor oknum PNS ke Kepolisian SBT, dan saya meminta diproses secara hukum”, kesal Abdulah Vanat yang seakan mereasa dikhianati oleh bawahannya.

Atas berbagai ulah yang dilakukan oleh Pimpinan SKPD bersama dengan bawahannya ini, Bupati merasa mulai dikhianati, hal ini terasa saat Bupati mengeluh ada Pimpinan SKPD yang suka jalan-jalan keluar daerah dengan urusan yang tidak jelas, bahkan ada Pimpinan SKPD yang hanya datang untuk mencairkan uang dan kembali melanglang buana sampai berbulan-bulan entah kemana.

Bupati pun Murka karena sikap bawahannya yang tidak becus itu dengan memerintah pemblokiran terhadap anggaran beberapa Pimpinan SKPD yang selama ini bolak-balik Bula-Ambon-Jakarta dengan urusan yang tidak jelas, termasuk pimpinan SKPD yang hanya tinggal diluar dan hanya menelepon dan sms bawahan tertentu untuk melakukan ini dan itu.

Sakin marahnya terhadap kinerja Pimpinan SKPD, Bupati juga memintah Pimpinan SKPD untuk tahu malu, yah Malu kepada masyarakat karena akibat dari janji-janji mereka yang tidak ditepati, Bupati yang jadi bulan-bulan masyarakat akibat dari Pimpinan SKPD yang suka obral  janji tersebut. Bupati juga pernah menyebutkan Pimpinan SKPD di SBT tidak berkualitas tetapi anehnya tidak ada perubahan saat dilakukan pergantian Pimpinan SKPD.

Untuk mengefesiankan kinerja sesuai keinginan Bupati maka Asisten II Bahtiar Rengfuryaan sering meminta agar Pimpinan SKPD,  Kepala Badan Dan kantor termasuk Camat yang berasal dari Guru untuk dikembali ke Habitatnya sebagai tenaga pengajar dan menempatkan orang yang sesuai dengan kualifikasi Bidang dan disiplin Ilmu yang dimiliki.

Untuk mencapai kinerja yang maksimal maka Bupati Harus berani melakukan perombakan total terhadap Pimpinan SKPD yang prestasinya dinilai tidak maksimal sesuai dengan keinginan Bupati dan mengangkat tenaga yang punya disiplin Ilmu dan latar belakang pengalaman untuk menduduki jabatan tertentu.

Sorotan yang banyak selama ini adalah pada Kepala Bapeda SBT, Bupati harus berani untuk mengganti Kepala Bapeda, kalau menginginkan repotasinya baik di mata Publik, selain itu pimpinan SKPD yang tidak memiliki pengalaman pada SKPD tertentu juga harus diganti, dan ditempatkan pada Asisten dan Staf ahli yakni Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Badan Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Penanggulangan Bencana Alam dan sejumlah Pimpinan SKPD.

Sumber pada lingkup Pemda SBT meminta Bupati untuk harus mempertimbangkan Keterwakilan Wilayah untuk menduduki jabatan strategis, pada Lingkup Pemda SBT, keterwakilan Kecamatan Wakatei ada dua Figur yang mesti menjadi pertimbangan Bupati yakni Lamudin Kelilauw Staf pada Dinas Kesehatan Kabupaten SBT, dan Jamaludin Rumakamar Staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten SBT mengingat selama ini tidak ada Figur Wakatei yang ditermpatkan pada jabatan strategis.

Sementara itu penempatan juga sesuai disiplin ilmu, maka harus ada pergantian pada Kepala Bagian Hukum Setda SBT sehingga Irfin Mony adalah yang terbaik karena memiliki latar belakang Hukum, Bachtiar Rengfuryaan yang saat ini menjadi Asisten II juga dipertimbangkan untuk menjadi Kepala Badan Lingkungan Hidup, karena asisten bukan jabatan seumur Hidup, selain itu Bactiar Rengfuryaan juga memiliki semangat kerja.

Sumber itu juga menyebutkan Syarifudin Goo Kepala Dinas Pertambangan dan Energi diisukan akan menjadi kepala Bapeda SBT, sementara Murad Wokas Kabag Hukum perlu dipertimbangkan untuk menjadi salah satu Sekertaris Pada Badan atau Dinas bahkan kalau dimungkinan dipertimbangkan untuk menjadi Plt Dinas Perindustrian dan Perdagangan SBT.

Pada Dinas Perhubungan Bupati harus mencari orang yang mengerti soal perhubungan, karena bidang ini membutuhkan orang yang memiliki kepiawan dalam melobi, mengingat sesuai informasi selama ini Dinas Perhubungan Provinsi tidak memiliki data dari Dinas Perhubungan SBT, selain itu banyak persoalan yang tidak dapat terselesaikan salah satunya adalah soal Tower pada beberapa kecamatan yang kini tidak ada titik terangnya.

Kita berharap pergantian nanti akan hadir wajah-wajah baru, yang memiliki kualitas dan kemampuan kerja, sesuai dengan yang diharapkan oleh Bupati, karna mengeluh bukan jalan penyelesaian, tetapi tindakan nyata adalah penyelesaiannya.

Tiga Calon Sekda Memiliki Peluang Yang Sama

Tiga Calon Sekda Memiliki Peluang Yang Sama

Bula-Maluku 08/13, Tugas Sekertaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Syarif Makmur menyatakan siap untuk menjadi Sekertaris Daerah Kabupaten SBT yang definitif kalau akhirnya penilaian tersebut jatuh pada dirinya, hal tersdebut disampaikan Syarif Makmur di ruang kerjanya dikantor Bupati SBT usai mengikuti uji kalayakan dan kepatutan di Kantor Gubernur Maluku beberapa waktu lalu.

Seperti diketahui Bupati SBT Abdulah Vanat telah mengusulkan Tiga nama untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan Sekda SBT yang dilakukan pada hari Senin pekan lalu, mereka adalah Syarif Makmur (Plt Sekda SBT saat ini), Umar Bilamar (Kepala Inspektorat SBT), dan Jafar Kuwairumaratu (Kepala Badan Penanggulangan Bencana Alam saat ini).

Syarif Makmur mengatakan dari ketiga nama tersebut memiliki kemampuan dan keinginan yang kuat untuk membangun Kabupaten SBT kedepan, mengingat untuk masa yang akan datang menjadi Sekda pada Kabupten/Kota itu sangat selektif, dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada hasil uji kelayakan dan kepatutan yang telah dilakukan.

Pada initinya Makmur mengatakan ketiga calon tersebut memiliki peluang dan kesempatan yang sama, yakni Umar Bilamar dan Jafar Kuwairumaratu juga memliki peluang termasuk dirinya. Terkait dengan tuntutan para mahasiswa yang menginginkan Sekda adalah Putra asli daerah SBT Makmur mengatakan itu adalah aspirasi yang harus dihormati, hasilnya dikembalikan kepada Gubernur dan Bupati Serta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan penilaian dan mengambil keputusan.

Syrafif Makmur menegaskan, dirinya akan tetap bekerja untuk masyarakat SBT kalau tidak terpilih menjadi Sekertaris Daerah, karena jabatan Sekda bukan pilihan satu-satunya tapi ada jabatan yang lain, seperti jabatan Asisten I kalau dipercayakan oleh Bupati Abdulah Vanat, karena selain menjadi Plt Sekda Syarif Makmur juga adalah Asisten I Setda SBT, meningat menjadi PNS maka harus siap ditempatkan dimana saja dalam wilah Negara Kesatuan Repoblik Indonesia.

Yang menjadi inti menurut Syarif Makmur adalah peran dalam bekerja bukan jabatan, sebab apabilah jabatan tinggi namun tidak memiliki peran akan lebih fatal dalam bekerja, sehingga menyebabkan pelayanan menjadi tidak maksimal. Sebelumnya sejumlah Mahasiswa asal SBT melakukan aksi demo damai meminta agar Sekertaris SBT adalah putra asli SBT.

Waktu Dekat, Pemkot Ambon Rombak Birokrasi

Waktu Dekat, Pemkot Ambon Rombak Birokrasi

Ambon – Pemerintah Kota Ambon dalam waktu dekat akan melakukan perombakan birokrasi.
Sekretaris Kota (Sekot) Ambon, A.G Latuheru menandaskan, perombakan birokrasi dilakukan karena dua pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang pensiun pada February ini.
“Rasionalisasi pasti ada, karena ada dua Kabag yang akan pensiun bulan February yakni Kabag Pemerintahan dan Kabag Kesra. Jadi otomatis pasti ada,” kata Sekot kepada wartawan di Balai Kota Ambon, Selasa (5/2).
 

Dia akui, selain Kabag Pemerintahan, Jhon Tamtelahitu dan Kabag Kesra Oktovianus Tahapary yang akan pensiun bulan February, ada juga 12 pimpinan SKPD yang telah memasuki masa pensiun tahun ini.
“Ada 14 yang pensiun tapi tidak semua pensiun di bulan February, tergantung dari mereka punya batas pensiun,” jelas ketua Tim Badan Pertimbangan Pangkat dan Jabatan (Baperjakat) Kota Ambon ini.
Dia jelaskan, sesuai aturan kepegawaian pejebat eselon III yang telah memasuki masa pensiun tidak bisa diperpanjang.
“Yang dapat diperpanjang cuma eselon II, tapi perpanjangan jabatan itu tergantung dari Wali Kota bukan ketua Baperjakat,” katanya.
 

Untuk pimpinan SKPD yang tidak mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2012, Sekot menegaskan, pergantian pimpian SKPD bukan saja dilihat dari pencapaian target PAD tetapi dari semua sisi.
“Kita lihat tidak semata-mata karena dia tidak tercapai PAD lantas tapi kita harus lihat dari berbagai sisi, apalagi ini kan transisi pemberlakuan UU pajak dan retribusi yang baru,” terangnya.
Semenyata itu, Wakil Wali Kota Ambon, Sam Latuconsina beberapa waktu lalu mengatakan, akan mengganti pimpinan SKPD yang malas menjalan tugas dan fungsinya.
“Kalau pimpinan SKPD yang PAD nya tidak tercapai karena malas, itu bagian dari evaluasi,” tandas Wawali.
 

Wawali mengatakan, rasionalisasi birokrasi bukan saja pada SKPD yang malas tetapi juga karena ada pegawai yang sudah memasuki masa pensiun.
“Perombakan alami, yang pensiun di ganti, yang kosong diisi. Paparisa tidak mengenal perombakan birokrasi karena like and dislike,” ucapnya.
 

Berdasarkan informasi yang dihimpun di Pemkot Ambon, pimpinan SKPD yang memasuki masa pensiun tahun ini yakni Kepala Bagian Pemerintahan, Jhon Tamtelahitu, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, Oktovianus Tahapary, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappekot) Dominggus Matulapelwa, Kepala Dinas Pendidikan, Benny Kainama, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Jan Haumasse, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Naomi Latumeirissa, Asisten I, Joppy Tepalawatin, Asisten III, Romeo Soplanit, Kadis Tata Kota, Novel Masuku, Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil, Din Tuharea, Kadis PU, Broery Nanulaitta, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Tjokro Broery, Kepala Bagian Perpustakaan dan Kearsipan, Alces Frida Udehokan, dan Camat Nusaniwe, Robby Talakua.