Dinas Keuangan SBT Perketat Permintaan Dana Operasional SKPD

Dinas Keuangan SBT Perketat Permintaan Dana Operasional SKPD

Bula-Maluku 20/13, Kepala Dinas Keuangan Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Ibrahim Syarif mengatakan penertiban Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sering keluar daerah dengan waktu yang terlalu lama dengan menahan gaji termasuk anggaran kegiatan dan dana rutin  sesuai arahan Bupati SBT Abdulah Vanat telah dilakukan.

Dia mengatakan perintah Bupati ini dilakukan karena ada Pimpinan SKPD yang hanya berada diluar daerah dan sering memerintah bawahan untuk mencairkan dana, namun demikian setelah ada pemantauan dari Asdisten III Setda SBT dan Dinas Keuangan maka sudah ada kesadaran dari pimpinan SKPD sehingga anggaran meraka telah dicairkan.

Dia mengakui kalau selama ini hanya dilakukan penundaan pencairan dana dari SKPD yang sering keluar daerah, untuk dilakukan pembinanan bagi Pimpinan SKPD untuk dapat membenahi staf sampai ke Pegawainya, agar menjadi satu dalam melaksanakan tugasnya agar semua pegawai dapat terlibat dalam bekerja.

Menurut Ibrahim Syarif, yang selama ini menjadi penekanan Bupati Abdulah Vanat adalah banyak pimpinan SKPD yang suka bekerja sendiri tanpa melibatkan bawahannya, bahkan hanya ada bawahan tertentu yang ditugaskan untuk bekerja, sehingga ketika pimpinan SKPD berada diluar bawahan tersebut yang mengerjakan tugas pimpinan termasuk pencairan anggaran kegiatan.

Sementara terkait dengan keterlambatan gaji yang sering dikeluhkan oleh para Pegawai di Lingkup Pemda SBT, Ibrahim Syarif mengatakan kalau di Dinas Keuangan setiap tanggal 1 bulan berjalan gaji PNS sudah diproses, hanya saja keterlambatan tersebut disebabkan karena keterlambatan dari masing-masing Bendahara SKPD yang sering tidak berada ditempat.

Bahkan kalau Bendahara ada di tempat Pimpinan SKPD yang tidak ada ada ditempat dan sebaliknya sehingga menyebabkan keterlambatan pencairan dan pembayaran gaji para pegawai, oleh Ibrahim Syarif membanta kalau keterlambatan pembayaran gaji tersebut dari sistim kerja Dinas Keuangan, namun lebih disebabkan karena Bendahara dan Pimpinan SKPD yang sering keluar daerah.

Menurutnya semua gaji SKPD sudah siap di tanggal 30, sehingga tanggal 1 hanya menunggu permintaan dari SKPD, sehingga yang sering mengalami keterlambatan adalah Pegawai Kecamatan karena disesuaikan dengan perhubungan, karena Bendahara Kecamatan harus menunggu perhubungan ke ibu kota Kabupaten untuk melakukan pencairan gaji.