Sekda SBT Bantah Pemerintahan Lumpuh Total

Sekda SBT Bantah Pemerintahan Lumpuh Total

Bula-Maluku 02/13, Sekertaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Syarif Makmur membantah dengan tegas tudingan kalau Pemerintahan di Kabupaten SBT lumpuh total, menurutnya Pemerintahan di SBT berjalan dengan normal, dimana pelayanan utama dan mendasar seperti Kesehatan dan Pendidikan berjalan dengan baik.

Diakui kalau ada beberapa Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berangkat ke Ambon adalah untuk tugas Dinas sesauai sesuai Surat Perintah Perjalanan Dinas yang ditanda tanganinya, mengingat untuk Bulan Januari dan Pebruari sarat dengan Kordinasi kegiatan, namun Sekda juga telah berkordinasi dengan Inspektorat apabilah ada PNS yang tidak melaksanakan tugas dengan alasan yang tidak jelas maka harus ditindak.

Sebelumnya sesuai informasi banyak Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemda Kabupaten SBT yang dikerakan ke Ambon untuk menjemput Bupati SBT Calon Gubernur Maluku 2013-2018 yang kabarnya  lewat SMS mendapat Rekomendasi dari Partai Demoktar, Syarif Makmur mengatakan akan terus melakukan pemantauan dan apabilah terdapat PNS yang melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi.

Walau demikian Sekda mengaku belum mendapat informasi terkait dengan berita dikerakannya PNS pada lingkup Pemda SBT ke Ambon untuk menjemput Bupati SBT beberapa waktu lalu, bahkan tidak ada pemerintah dari Bupati Abdulah Vanat dan itu tidak mungkin Bupati memerintahkan dirinya untuk mengerakan PNS untuk terjun ke Politik praktis.

Sekda mengaku tidak pernah mengeluarkan satupun Surat Perintah ataupun Bupati maupun Wakil Bupati mengeluarkan Surat Perintah kepada Pimpinan SKPD dan stafnya ke Ambon dalam rangka menjemput Bupati SBT, olehnya Sekda minta agar persoalan Politik tidak dicampur baurkan dengan masalah Pemerintahan.

Menurutnya informasi PNS di lingkup Pemerintah Daerah SBT yang diterjunkan ke Ambon adalah penilaian yang keliru, bahkan itu merupakan fitna terjadi, karena dirinya juga sering ke Ambon dalam urusan pemerintahan sehingga harus ada pemisahan antara tugas Pemerintahan dengan persoalan politik, agar tidak terjadi pembiasan informasi.