Guru Diminta Untuk Disiplin Dalam Menjalankan Tugas

Guru Diminta Untuk Disiplin Dalam Menjalankan Tugas

Bula-Maluku 24/03,Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Subaida memintah para Kepala Sekolah SD,SMP dan SMA se Kabupaten SBT untuk meningkatkan disiplin kerja terkait dengan penertiban administrasi dalam hal ini pelaporan keuangan mengingat banyak pelaporan keuangan seperti Dana BOS tidak sesuai dengan realita dilapangan.

Penegasan ini disampaikan Ketua PGRI SBT pada saat penutupan Rapat Kordinasi Sosialisasi UJia Akhir Nasional tahun ajaran 2012-2013 yang dihadiri oleh sekitar 200 lebih para Kepala Sekolah SD/MI, SMP/Mts dan SMA/SMK se-Kabupaten Seram Bagian Timur, intinya para Kepala Sekolah dimintah untuk memperhatikan masalah pendidikan menjelang Ujian Akhir Nasional nanti.

Dia mengatakan, selama ini banyak Kepala Sekokah yang sering keluar daerah untuk melakukan urusan, namun tidak langsung pulang ke tempat tugas, akan tetapi mereka memanfaatkan waktu ke Ambon untuk sekedar bersenang-senang, ironisnya lagi menurut Ketua PGRI, banyak kepala Sekolah yang memalsukan Identitas diri.

Subaeda mengakui, ada sekitar 20 lebih pengaduan yang masuk ke Dinas Pendidikan Kabupaten SBT terkait dengan masalah perselingkuhan yang dilakukan oknum Guru dan Kepala Sekolah, menurutnya ini disebebkan karena saat pencairan dana Bos banyak Kepala Sekolah tidak langsung kermbali ke tempat tugas akan tetapi berdalil urusan ke tempat lain.

Menurutnya Guru harus menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat sekitar, serta mampu memberikan pengetahuan yang baik bagi anak didiknya, sehingga nama guru tetap menjadi harum sepanjang masa, oleh sebab itu penggunaan anggaran seperti Dana Bos harus dilakukan sesuai  dengan petunjuk Tekni, serta kebutuhan lapangan, mengingat selama ini banyak soroton lebih ditujunkan kepada penggunaan Dana Bos di Kabupaten SBT.

Menurutnya selama ini banyak pelaporan Dana Bos oleh para Kepala Sekolah tidak sesuai dengan jumlah siswa pada setiap sekolah, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan secara obyektif agar tidak terjadi penyimpangan hukum.