SARADAN NEWS

PIMPINAN DAN STAF SARADAN NEWS MENGUCAPKAN SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1 SYAWAL 1434 H, MINAL AIDZIN WAL FAIDZIN, MOHON MAAF LAHIR DAN BATIN

Senin, 04 Februari 2013

Mahasiswa Dan Masyarakat SBT Tolak Pemekaran Kabupaten Gorom dan Kota Bula


Mahasiswa Dan  Masyarakat SBT Tolak Pemekaran Kabupaten Gorom dan Kota Bula

Bula-Maluku 05/13, Keinginan Bupati Seram Bagian Timur (SBT), Abdullah Vanath yang sudah mengusulkan pembentukan Kota Bula dan Kabupaten Gorom serta Kabupaten Dataran Hunimua tidak semulus yang diinginkan pasalnya keinginan besar Abdulah Vanat ini ditolak  kalangan mahasiswa asal SBT, termasuk sejumlah raja di Pulau Gorom dan Kecamatan Gesar.   

Menurut para pendemo, usulan pembentukan dua daerah otonomi baru yang saat ini berada di tangan DPRD Provinsi itu, tanpa melalui rapat pleno DPRD Kabupaten SBT, walaupun pada beberapa kesempatan Bupati Abdulah Vanat sudah menyampaikan keinginannya untuk memekarkan Dataran Hunimua-Gesar dan Pulau Gorom Wakatei.

Kordinator Lapangan Ferdy Suwakul saat memimpin puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Seram Bagian Timur Anak Adat Timur Seram (Serbati Atamari), melakukan aksi demo di Kantor Gubernur Maluku, senin pagi, demo diawali dengan  orasi di perempatan Pos Kota sebelum akhirnya menuju ke kantor Gubernur Maluku

Para pendemo meminta agar bertemu dengan Gubernur Maluku, Karel A Ralahalu untuk menyampaikan aspirasi mereka yang menolak usulan Abdulah Vanat atas pembentukan Kota Bula dan Kabupaten Gorom. Suwakul juga meminta DPRD dan Gubernur Maluku menolak usulan pembentukan dua daerah otonomi  baru  yang disampaikan oleh Bupati SBT karena tidak melalui persetujuan masyarakat dan raja adat setempat

Dalam aksi tersebut para pendemo juga membawakan pamflet yang bertuliskan, “Hunimua harga mati, tolak pemekaran dan bangun Hunimua, batalkan pembangunan Kantor Bupati Bula, Bupati SBT jangan provokasi rakyat SBT”. Mereka menilai, usulan pembentukan dua daerah otonomi baru yang disampaikan Bupati SBT adalah tindakan keliru, tidak rasional serta sarat kepentingan politik .

Setelah berorasi sekitar 1 jam lebih, namun tidak ada satupun pejabat provinsi Maluku yang menemui pendemo. Mereka kemudian membubarkan diri sekitar pukul 13.00 Wit dan melanjutkan aksi mereka di Kantor DPRD Maluku.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar