Asisten III Setda SBT Akui Tidak Ada Dana Untuk Lakukan Pengawasan Di Kecamatan

Pegawai Kecamatan Suka Keluar Daerah Karena Tidak Ada Pengawasan

Bula-Maluku 27/11, Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) selama ini hanya melakukan penertiban dan pemantauan terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berada di Kota Kabupaten, sementara pengawasan terhadap PNS di Kecamatan tidak penah dilakukan sehingga membuat pegawai pada kecamatan seenaknya keluar daerah dalam waktu yang terlalu lama.

Asisten III Setda Kabupaten SBT Nuzlah Yusuf yang dikonfirmasi mengakui kalau selama ini pengawasan terhadap disiplin PNS di Kecamatan tidak berjalan dengan maksimal, karena keterbatasan anggaran mengingat untuk keluar daerah ke kecamatan membutuhkan anggaran yang cukup besar, dia mengaku telah mengusulkan kepada Sekda SBT untuk dilakukan pemantauan ke kecamatan akan tetapi sampai saat ini tidak mendapat respon.

Dia mengatakan, banyaknya PNS khusus yang bertugas di kecamatan tidak pernah diawasi sehingga mereka tidak bertugas dalam waktu yang lama, walaupun dalam setiap laporan bulanan tetap hadir hal ini bisa saja dimungkinkan adanya faktor kong kali kong dengan camat atau pimpinan Unit kerja dari setiap PNS di Kecamatan.

Dari informasi yang diterima PNS di kecamatan yang sering keluar daerah dalam waktu yang cukup lama adalah Bendahara gaji yang dipercayakan menangani gaji Guru, termasuk para Dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan sejumlah Petugas Puskesmas, olehnya Pimpinan Puskesmas harus diberi teguran untuk dapat menertibkan anak buahnya yang sering bertugas keluar daerah alias melaksanakan tugas pribadi.

Selain itu Kepala UPTD Pendidikan pada setiap Kecamatan juga memberikan peringatan terhadap para bendahara baik SD maupun SMP dan SMA untuk segera ketempat tugas setelah mengambil gaji para guru, sebanyak kebanyakan mereka ada di Kota Kabupaten dan hanya tinggal ditempat kos dan tidak pernah melaksanakan tugas.

Atas dasar itu Asisten III Setda SBT Nuzlah Yusuf berharap adanya pengawasan ke lapangan khususnya di Kecamatan-kecamatan senhingga semua berjalan dengan baik, agar tidak ada lagi PNS kecamatan yang keluar daerah dengan seenaknya, bahkan selama ini mereka melakukan tugas ke kabupaten tidak pernah menunjukan surat tugas dari UPTD ataupun dari pihak kecamatan. Mestinya mereka menunjukan surat tugas dari kecamatan atau UPTD bagi guru-guru baru dilayani, bahkan kalau tidak ada harus diproses, sehingga aturan tersebut tidak hanya di Kabupaten akan di kecamatan juga perlu dilakukan penertiban

Mengingat selama ini Sekda boleh saja mengeluarkan berbagai peringatan terhadap PNS termasuk pimpinan SKPD yang juga tidak masuk kantor setelah melaksanakan tugas diluar daerah, dengan konsekwensi gaji mereka akan ditahan, tetapi itu tidak mungkin terjadi, karena banyak yang main mata dengan Bendahara Gaji.