SARADAN NEWS

PIMPINAN DAN STAF SARADAN NEWS MENGUCAPKAN SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1 SYAWAL 1434 H, MINAL AIDZIN WAL FAIDZIN, MOHON MAAF LAHIR DAN BATIN

Senin, 03 September 2012

FBRU Desak Bupati Efaluasi Pimpinan SKPD yang Tidak Becus Melaksanakan Tugas

FBRU  Desak Bupati Efaluasi Pimpinan SKPD yang Tidak Becus Melaksanakan Tugas

Bula-Maluku 03/09, Sebanyak 18 Butir pernyataan sikap Front Perjuangan Rakyat Untuk Berdaulat (FPBRU) yang disampaikan dalam aksi Demo yang berlangsung di Kantor Bupati Kabupaten SBT Senin siang, FPBRU yang diketuai oleh Kordinator Lapangan Ferdi Suwakul dan Abdulah Gafar Wawa Wara mendesak Pemda dan DPRD SBT untuk melakukan tugas dan fungsi dengan baik.

Permintaan ini disampaikan FPBRU karena banyak pimpinan SKPD yang tidak melaksanakan tugas dengan baik dengan mencontohkan Bidang Pendidikan yakni tidak adanya pemerataan guru di sekolah-sekolah sehingga pada sekolah tertentu terjadi penumpukan guru dan pada sekolah tertentu mengalami kekurangan tenada pendidik. Selain itu Dinas Pendidikan kurang melakukan pengawasan terhadap penggunaan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) sehingga ikut mempengaruhi perkembangan dan pengembangan pendidikan.

Pada Sektor Perikanan, bantuan-bantuan yang disalurkan kepada kelompok-kelompok nelayan banyak yang salah sasaran, ini akibat dari Dinas Perikanan Kabupaten SBT tidak memiliki data penyebaran nelayan di daerah ini, selain itu refrikasi di Dinas Perikanan tidak meiliki dasar hukum pungutan.

Disisis lain mereka menilai Inspektorat sebagai lembaga pengawasan dan audition di Kabupaten SBT kurang melaksanakan tugas dengan baik, sehingga banyak terjadi masalah dilapangan dengan mencontohkan kurangnya pengawasan terhadap dana BOS, olehnya mereka tuntutan diantaranya BUpati SBT Abdulah Vanat harus mengevaluasi kembali kinerja pada semua pimpinan SKPD di lingkup Pemda SBT.

Pemerintah Daerah Kabupaten SBT harus fokus untuk pembangunan ibu kota devenitif di dataran Hunimua. Mereka juga memintah kepala Dinas Pendidikan Kabupaten SBT untuk segera melakukan pengawasan terhadap dana Bos, termasuk melakukan pemerataan tenaga pengajar dei sekolah-sekolah demi menunjang perkembangan pendidikan SBT.

Kepala Dinas Pendidikan SBT juga harus melakukan pengawasan ekstra ketat terhadap kepala-kepala sekolah agar tidak melakukan pungutan-pungutan liar tanpa alasan, termasuk menindak tegas oknun-oknum guru yang sering meninggalkan tempat tugas. Persoalan lain adalah mendesak Polres SBT agar menuntaskan berbagai kasus yang ditangani oleh Polres SBT.

FPBRU juga mendesak Kepala Dinas Perikanan SBT untuk menghentikan pungutan hasil perikanan karena masih merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2003 milik Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah yang bertentangan dengan Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan Peraturan Medagri tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Mendesak Inspektorat Daerah SBT untuk transparan terhadap hasil pengawasan dana Bos, dan meinta DPRD SBT agar segera mamanggil Bupati SBT untuk dimintai pertanggungjawaban terkait dengan segala bentuk kebijakan yang dinilai Keliru serta meresahkan masyarakat, DPRD juga harus melakukan pengasawan terhadap berbagai macam proyek yang dinilai bermasalah ketika ditemukan maka segera direkomendasikan ke pihak aparat penegak hukum diproses secara hukum.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar