DPRD Usul Peripurna Khusus Rekomendasi Pergantian Pimpinan SKPD Yang Malas Menghadiri Rapat DPRD.

DPRD Usul Peripurna Khusus Rekomendasi Pergantian Pimpinan SKPD Yang Malas Menghadiri Rapat DPRD.

Bula-Maluku 05/09, Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) medesak Pimpinan DPRD SBT untuk segera menggelar Paripurna Khusus agar mengeluarkan rekomendasi kepada Bupati SBT Abdulah Vanat  terkait dengan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang becus dalam melaksanakan tugas dan lebih sering keluar daerah.

Penegasan ini disampaikan Anggota DPRD SBT Bahrun Wajo menyusul aksi Demo  Front Perjuangan Rakyat Untuk Berdaulat (FPRUB) senin siang di kantor Bupati Seram Bagian Timur  yang mendesak Bupati dan Wakil Bupati SBT untuk segera melakukan efaluasi terhadap Kinerja Pimpinan SKPD yang selama ini tidak menunjukan prestasi .

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Mukti Keliobas tersebut berjalan alot setelah sejumlah pimpinan SKPD yang terkait langsung dengan tuntutan dari FPRUB tersebut tidak hadir, sementara yang hadir hanya Kepala Dinas Pendidikan SBT Achamad Rumaratu dan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Nuzlah Yusuf bersama Sekertaris Daerah Syukur Makmur sedangkan Kepala Dinas perhubungan dan lingkungan hidup hadir setelah mendapat panggilan melalui telepon.

Rapat terpaksa diskors karena mayoritas Anggota DPRD menghendaki agar pimpinan SKPD yang terkait yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum SBT Nurdin Mony, Kepala Dinas Kesehatan Abas Rumatumerik, Kepala Inspektorat Umar Bilamar, Kepala Badan Kepegawaian Daerah SBT N. Laterisa dan Direktur RSUD SBT Diki Ahmad Hidayat untuk hadir.

Anggota DPRD Bahrun Wajo secara tegas meminta DPRD untuk tegas menyikapi persoalan yang terjadi saat ini, atas dasar itu Dirinya meminta agar Pimpinan SKPD yang tidak hadir dalam setiap rapat DPRD baik paripurna maupun rapat komisi agar segera direkomendasikan untuk diganti, karena mereka tidak menghargai DPRD sebagai aspirasi masyarakat.

Bahkan kalau perlu dalam pembahasan anggaran perubahan nanti usulan dari pimpinan SKPD yang tidak menghargai undangan DPRD agar tidak dibahas, karena setiap pertemuan atau rapat yang dilakukan DPRD adalah untuk membahas kepentingan masyarakat, sehingga kalau pimpinan SKPD yang tidak hadir usulannya di coret saja tegas Wajo.