Ijin Ahli Fungsi Dataran Hunimua Belum Keluar

Ijin Ahli Fungsi Dataran Hunimua Belum Keluar

Bula-Maluku 29/05, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Arobi Kelian mengatakan, ijin alih fungsi hutan untuk pembangunan Kabupaten definitiv Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) yang berada di dataran Hunimua sesuai dengan keterangan Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu saat pertemuan dengan Tim DPRD SBT adalah bersifat kolektif, karena ada beberapa kabupaten /Kota di Maluku yang juga mengusulkan ijin alih fungsi, sehingga Hunimua belum ada ijin dari kementrian Kehutanan kendati sudah lama diusulkan.

Arobi Kelian mengaku pemerintah Provinsi Maluku telah berusaha semaksimal mungkin agar ijin alih fungsi tersebut segera dikeluarkan sehingga untuk aktifitas pemerintahan juga dapat berjalan dengan baik sesuai Undang-Undang nomor 40 tentang pemekaran Kabupaten SBT, SBB dan Kabupaten Kepulauan Aru.

Dia membanta informasi kalau ijin alih fungsi tersebut telah ada, “jadi kalau ada informasi kalau ijin aleih fungsi hutan di dataran Hunimua telah ada itu sangat tidak betul. Tegas Kelian. Menurutnya karena pada saat pertemuan tersebut dilakukan konsultasi khusus dengan kementrian kehutanan di Jakarta, namun karena moment MTQ sehingga pemerintah Provinsi masih fokus untuk kegiatan nasional tersebut.

Dirinya mengaku kalau ijin alih fungsi tersebut telah dikeluarkan maka Pemerintah Kabupaten SBT sudah melakukan aktifitas pembangunan di dataran Hunimua, karena tidak mungkin pemerintah Kabupaten melakukan aktifitas pembangunan kalau sudah ada ijin, sebab DPRD telah menyetujui dana 50 milyar selama dua tahun yakni pada tahun 2011 dan tahun 2012, untuk mengantisipasi kalau kemungkinan ijin alih fungsi tersebut secara tiba-tiba keluar.

Dia berharap agar masyarakat tidak berpikir yang negetif terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten SBT dan DPRD SBT, karena tidak mungkin Pemda SBT dan DPRD tidak bekerja untuk daerah SBT, selain itu Arobi Kelian juga berharap kritik dan saran yang disampaikan harus diikuti dengan solusi sehingga dilakukan perbaikan dalam kinerja kedepan.

Menurutnya SBT milik semua masyarakat yang ada di daerah berjuluk Ita Wotu Nusa ini, sehingga kalau ada perbedaan jangan dijadikan sebagai alat untuk menjatuhkan, akan tetapi perbedaan tersebut perlu dijadikan ukuran untuk mengisi dan memperkaya kebijakan  pemerintah daerah kedepan.

Setiap informasi yang keluar menurut Arobi Kelian Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD SBT harus dicerna secara cermat agar tidak menimbulkan perdebatan yang nantinya akan merugikan pemerintahan di daerah ini.