DPRD Maluku Memberikan Bantuan Bagi Pembangunan Kantor Desa Maluku

DPRD Maluku Memberikan Bantuan Bagi Pembangunan Kantor Desa Maluku

Bula-Maluku 18/13, Ketua DPRD Provinsi Maluku Fathani Sohilauw mengatakan, desa merupakan garda terdepan dalam pembangunan dan pelayanan di masyarakat, sehingga perlu memiliki kantor desa agar aktifitas pelayanan di desa dapat berjalan dengan baik. Hal ini disampaikan Fatahni Sohilauw di Bula usai bersama Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu melakukan peletakan batu pertama pembangunan kantor desa administratif di Kecamatan Pulau Gorom dan Lian Fitu.

Kantor desa yang dilakukan peletakan batu pertama oleh Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu tersebut  yakni Kantor desa administrative Pulau Gorom, Rumeun, Miran, Dai, Kian darat dan Kian Laut di kecamatan Lian Fitu, dana untuk pembangunan kantor desa tersebut dalam program Aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui Fraksi-Fraksi di DPRD, dimana satu Kantor desa dialokasikan dana sebesar Lima Ratus Juta Rupia, dengan total untuk tujuh kantor desa tersebut sebesar 3,5 milyar rupiah.

Selain itu juga dilakukan pengresmian jembatan dan talit di Kali Ruru di desa Namalean yang merupakan program aspirasi dari tahun 2011 senilai Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupia. Menurutnya tujuh kantor tersebut selain diminta oleh masyarakat, DPRD sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku maka memiliki satu kewajiban yakni menerima, memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat.“maka ketika masyarakat meminta kantor Desa maka saya merespon itu dengan memberikannya dalam bentuk program aspirasi masyarakat dalam APBD Provinsi Maluku.

Dia mengatakan masih banyak desa yang memintah untuk dilakukan pembangunan kantor desa, olehnya Fahtani berharap dalam tahun anggaran 2014 nanti dirinya akan memperjuangankan pembangunan Kantor Desa yang lain, sehingga dengan adanya kantor desa yang representatif para raja dan Kepala desa dapat berkantor dengan baik dan dapat memberikan pelayanan yang baik lagi kepada masyarakat.

Fathani mengaku selama ini yang dilihat dan hampir terjadi di Provinsi Maluku kalau sebagain besar Desa tidak memiliki kantor desa, sehingga pelayanan terhadap masyarakat belum berjalan secara maksimal, hal tersebut disebabkan karena rumah Kepala desa sekaligus dijadikan sebagai kantor sehingga tidak efektif dalam memberikan kenyamanan bekerja para kepala desa dan para raja di Maluku.

DPRD Maluku akan tetap mendorong agar semua desa memiliki Kantor Desa agar aktifitas di desa juga dapat berjalan dengan baik  dalam pelayanan kepada masyarakat, termasuk memacu perekonomian masyarakat agar berjalan dengan baik dalam bentuk perencanaan yang diusulkan dalam Musyawara Rencana Pembangunan (MUsrembang)Desa yang kemudian ditingkatkan ke Musrembang Kecamatan dan Kabupaten.

Sebelumnya Ketua DPRD Maluku Fahtani Sohilauw pada tahun 2011 juga telah mengalokasikan 100 Unit Tenaga Surya di gunung Batik dengan anggaran mencapai Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupia, termasuk pengadaan pancing tonda dan jaring bobo pada beberapa tempat di provinsi Maluku, olehnya Dia berharap agar bantuan tersebut dapat dimanfaat dengan baik.

Terkait dngan jalan Lingkar Pulau  Gorom dan Lingkar Pulau Kesui Fatani mengatakan akan di naikan statusnya menjadi jalan Provinsi sehingga dapat di perjuangkan melalui APBD Provinsi, karna jalan llingkar Pulau Gorom di kerjakan semasa Bupati Maluku Tengah Rudolof Ruka dan terbengkalai sampai saat ini dia berharap  dengan peningkatan status ini jalan lingkar Pulau Gorom dapat diselesaikan, termasuk jalan lingkar Pulau Kesui.