Posisi Sekda Ikut Mempengaruhi Penerapan Disiplin PNS Di SBT

Posisi Sekda Ikut Mempengaruhi Penerapan Disiplin PNS Di SBT

Bula-Maluku 22/09, Penerapan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Bagian Timur (SBT) berjalan seret, pasalnya selama ini tidak satupun tindakan nyata yang diberikan kepada PNS yang melakukan pelanggaran seperti tidak masuk masuk kantor dalam waktu yang panjang bahkan ada yang 300 hari lebih sesuai temuan Ketua Tim Penertiban PNS beberapa waktu lalu.

Bhakan sering Pelaksan Tugas Sekertaris Daerah SBT Syarif Makmur mengeluarkan surat peringatan kepada pimpinan SKPD untuk dapat menertibkan PNS yang sering bolos dan tidak masuk kantor tepat pada waktuny,  tetapi itupun tidak pernah dihiraukan, ibarat Pepatah Anjing Menggonggong Kafila berlalu.

Pantauan media ini di Kantor Bupati Seram Bagian Timur kehadiran PNS yang mengikuti Apel pagi setiap hari hanya berkisar diatas Puluhan pegawai, padahal jumlah PNS di lingkup Pemda SBT sudah mencapai 4 ribu lebih, Bupati SBT Abdulah Vanat bahkan sering mengeluh terahadap Disiplin di Pemda SBT setiap menyampaikan arahan di berbagai kegiatan, akan tetapi tetap saja tidak mampan.

Sekertaris Daerah SBT Syarif Makmur mengatakan sesuai perintah Bupati maka secara keseluruhan efaluasi kinerja Pimpinan SKPD di SBT terus dipantau dan dikawal bersama dengan masyarakat termasuk insan Pers untuk dapat memberikan kontribusi terhadap kinerja Pimpinan SKPD sehingga roda pemerintahan di SBT dapat berjalan dengan efektif.

Dia mengaku kalau hanya Kontrol dari Bupati, Wakil Bupati dan Sekda saja maka itu tidak akan maksimal” bisa saja hari ini mereka mendengar, tetapi besok mereka sudah melanggar lagi namun kalau ada pengawasan dari masyarakat itu lebih efektif, keluh sekda Syarif Makmur.

Dari informasi yang berhasil dihimpun lemahnya pengawasan ini juga diduga karena posisi Sekda yang saat ini masih menjabat sebagai Pelaksana tugas, apalagi sebagain besar pimpinan SKPD di Kabupaten SBT telah memiliki kepangkatan/Golangan IV C, sehingga mempersulit kinerja Sekda apalagi dalam hal penertiban PNS.

Sekda boleh saja mengeluarkan berbagai peringatan terhadap PNS termasuk pimpinan SKPD yang juga tidak masuk kantor setelah melaksanakan tugas diluar daerah, ambil misal pada saat Libur Idul Fitri banyak pimpinan SKPD yang tidak masuk kantor  tepat pada waktunya yakni pada tanggal 23 Agustus, dengan konsekwensi gaji mereka akan ditahan, tetapi itu tidak mungkin terjadi, apalagi menahan gaji seorang pimpinan SKPD atau seorang asisten kecuali atas perintah Bupati.

Sorotan terhadap Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemda SBT juga datang dari Kalangan DPRD SBT, pada rapat komisi-komisi gabungan berepa waktu lalu mereka juga sempat menyoroti lemahnya pengawasan terhadap disiplin PNS, dengan titik sorot adalah Kepala Inspektorat, entah apa yang mereka lakukan selama ini, itu baru PNS yang ada di Kabupaten apalagi PNS yang berada di Kecamatan, mungkin saja lebih parah lagi karena tidak ada pengawasan ke kacamatan.

Entah siapa sebenarnya yang punya kewenangan untuk melihat dan mengawasi Kinerja PNS dan Pimpinan SKPD di Ita Wotu Nusa ini?, Pelaksana Tugas Sekda, Inspektorat, Asisten III bidang Pemerintahan ataukah Ketua Tim Penertiban PNS yang diserakan kepada Asisten II Setda SBT lawat SK Bupati.

Atas pertimbangan itu Bupati Seram Bagian Timur sudah semestinya mengusulkan Sekertaris Daerah SBT yang defentif sehingga segalah tugas dan tanggungjawab Pemerintahan di SBT dapat berjalan dengan baik dan efektif, karena kemungkinan posisi sekda saat ini ikut berpengaruh terhadap kinerja PNS dan Pimpinan SKPD di lingkup SBT.

Dari informasi yang dihimpun sejumlah nama yang bisa saja menjadi Pertimbangan untuk Posisi Sekda adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten SBT Nurdin Moni, Kepala Inspektorat Umar Bilamar, Asisten II Setda SBT Bahtiar Rengfuryaan, termasuk Syarif Makmur yang saat ini menjabat sebagai pelaksana tugas sekda SBT.