Pembangunan Rumah Warga Batu Gajah Gunakan Pola 11 September
AMBON.-Maluku 16/08, Rencana relokasi warga pada tiga zona di Kelurahan Batu Gajah yang saat ini masih dalam perencanaan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, mengingat belum adanya hasil rekomendasi resmi dari tim ahli tanah LIPI Bandung kepada pemkot. Namun guna mengentisiupasinya, pemkot telah menentukan pola pembangunan rumah warga tersebut dengan menggunakan metode seperti pembangunan rumah warga akibat konflik 11 September 2011 lalu.
Menurut Walikota Ambon, Richrad Louhenapessy bahwa dengan mengunakan pola seperti 11 September, dimana pembangunanya secara suadaya oleh masyarakat sendiri tanpa melibatkan pihak ketiga, dirasa lebih efektif ketimbang harus diserahkan pembangunannya kepada kontraktor. Karena rasa memiliki terhadap pembanguna rumah akan lebih besar daripada dibangun oleh pihak lain.
"Polanya tidak berbeda. Sekarang sudah ada dana stimulan sneilai Rp5,6 M dari BNPB, nanti kita akan usahakan yang sisanya lagi, termasuk meminta dana stimulan juga dari pemerintah provinsi," ujarnya kepada wartawan.
Diungkapkan, saat ini untuk pengungsi Batu Gajah yang bearad di daerah pengungsian sebanyak 235 Kepala Keluarga. Namun belum tentu jumlah tersebut merupakan warga yang harus direlokasi. Sebab di daerah Batu Gajah, telah ditentukan tiga zona, nanti dari tiga zona tersebut berdasarkan pada hasil rekomendasi tim LIPI bandung, kemudian akan dievaluasi berapa jumlah KK yang harus direlokasi, maupun berapa kk yang bisa dalam pengendalian pemerintah.
"Dana awalnya telah kita dapat, karena sudah diajukan sebelum peristiwa 1 Agustus kemarin," katanya.
Diakui Walikota, BNPB pusat sangat komunikatif dengan Pemkot Ambon, karena pemkot sendiri begitu intens berkomunikasi dengan BNPB. Juga ditunjang dengan data dari Badan Penangulangan Bencana daerah Kota Ambon yang sangat akurat, tidak berbeda jauh dengan tim yang diturunkan dari pusat guna melakukan verivikasi lapangan. Hal ini yang membuat BNPB tidak tangung-tangung dalam memberikan perhatian kepada pemkot, karena pelaporan dari kota sangat baik.
"Kita selalu awasi ketat terkait data pengungsi dan lainnya dan laporan kita ke pusat sangat baik," kunci walikota.
AMBON.-Maluku 16/08, Rencana relokasi warga pada tiga zona di Kelurahan Batu Gajah yang saat ini masih dalam perencanaan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, mengingat belum adanya hasil rekomendasi resmi dari tim ahli tanah LIPI Bandung kepada pemkot. Namun guna mengentisiupasinya, pemkot telah menentukan pola pembangunan rumah warga tersebut dengan menggunakan metode seperti pembangunan rumah warga akibat konflik 11 September 2011 lalu.
Menurut Walikota Ambon, Richrad Louhenapessy bahwa dengan mengunakan pola seperti 11 September, dimana pembangunanya secara suadaya oleh masyarakat sendiri tanpa melibatkan pihak ketiga, dirasa lebih efektif ketimbang harus diserahkan pembangunannya kepada kontraktor. Karena rasa memiliki terhadap pembanguna rumah akan lebih besar daripada dibangun oleh pihak lain.
"Polanya tidak berbeda. Sekarang sudah ada dana stimulan sneilai Rp5,6 M dari BNPB, nanti kita akan usahakan yang sisanya lagi, termasuk meminta dana stimulan juga dari pemerintah provinsi," ujarnya kepada wartawan.
Diungkapkan, saat ini untuk pengungsi Batu Gajah yang bearad di daerah pengungsian sebanyak 235 Kepala Keluarga. Namun belum tentu jumlah tersebut merupakan warga yang harus direlokasi. Sebab di daerah Batu Gajah, telah ditentukan tiga zona, nanti dari tiga zona tersebut berdasarkan pada hasil rekomendasi tim LIPI bandung, kemudian akan dievaluasi berapa jumlah KK yang harus direlokasi, maupun berapa kk yang bisa dalam pengendalian pemerintah.
"Dana awalnya telah kita dapat, karena sudah diajukan sebelum peristiwa 1 Agustus kemarin," katanya.
Diakui Walikota, BNPB pusat sangat komunikatif dengan Pemkot Ambon, karena pemkot sendiri begitu intens berkomunikasi dengan BNPB. Juga ditunjang dengan data dari Badan Penangulangan Bencana daerah Kota Ambon yang sangat akurat, tidak berbeda jauh dengan tim yang diturunkan dari pusat guna melakukan verivikasi lapangan. Hal ini yang membuat BNPB tidak tangung-tangung dalam memberikan perhatian kepada pemkot, karena pelaporan dari kota sangat baik.
"Kita selalu awasi ketat terkait data pengungsi dan lainnya dan laporan kita ke pusat sangat baik," kunci walikota.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar