
AMBON.- Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Maluku mengestimasi biaya perbaikan infrastruktur jalan maupun jembatan yang rusak akibat terjangan bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah kabupaten/kota di Maluku mencapai Rp556 Milyar (M) lebih. Jumlah tersebut termasuk dalam infrastruktur milik nasional maupun provinsi yang ada di daerah ini. Demikian diungkapkan Kepala Dinas PU Maluku, Ismail Usemahu kepada wartawan di Kantor Gubernur Maluku, Senin, 13 Agustus.
Dirincihkannya, kerusakan infrastruktur sesuai hasil koordinasi dinas Pu dengan Balai Sungai dan Balai Jalan, dan dari hasil rekepitulasi, baik itu jalan nasional pada lima kabupaten/kota di Maluku yakni untuk Kota Ambon sebesar Rp51 M lebih, Kabupaten Buru Rp19,4 M, Buru Selatan Rp4,7 M, Seram Bagian Barat (SBB) Rp79 M, dan Kabupaten Maluku Tenggah (Malteng) Rp62 M lebih.
Sedankan khusus di bidang Bina Marga sendiri, infrastruktur yang harus direhap untuk Kota Ambon mencapai Rp2 M lebih, Kabupaten Buru Rp17 M, Malteng Rp120 M. Untuk jalan milik provinsi sendiri, di KOta Ambon menelan dana Rp6 M lebih, SBB Rp70 M, Malteng Rp83 M dan Kabupaten Maluku Tenggara Rp11 M. Dari Bidang Cipta Karya, hanya kerusakan terjadi di Kota Ambon dengan rincian anggarannya yakni Rp28 M.
Sedankan khusus di bidang Bina Marga sendiri, infrastruktur yang harus direhap untuk Kota Ambon mencapai Rp2 M lebih, Kabupaten Buru Rp17 M, Malteng Rp120 M. Untuk jalan milik provinsi sendiri, di KOta Ambon menelan dana Rp6 M lebih, SBB Rp70 M, Malteng Rp83 M dan Kabupaten Maluku Tenggara Rp11 M. Dari Bidang Cipta Karya, hanya kerusakan terjadi di Kota Ambon dengan rincian anggarannya yakni Rp28 M.
Meskipun diakuinya, estimasi anggaran tersebut hanya baru sebatas pengusulan ke Pemerintah Pusat (Pempus), belum final disetujui total besaran anggarannya. Oleh sebab itu dari total keseluruhan biaya infrastruktur yang harus diperbaiki yakni Rp556 M lebih tersebut, jumlah itu bisa mengalami penurunan ataupun peningkatan. Tergantung dari pada hasil verivikasi ualng dari pempus sendiri di lapangan nanti.
"Jumlah itu bisa naik maupun turun, tergantung hasil verivikasi di lapangan. Kita hanya sebatas usulkan. Kalau untuk infrastrujktur jalan dan jembatan yang masuk wilayah kota/kabupaten akan menjadi tangung jawab daerah masingt-masing," tandas Usemahu (ANA)
"Jumlah itu bisa naik maupun turun, tergantung hasil verivikasi di lapangan. Kita hanya sebatas usulkan. Kalau untuk infrastrujktur jalan dan jembatan yang masuk wilayah kota/kabupaten akan menjadi tangung jawab daerah masingt-masing," tandas Usemahu (ANA)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar