Pimpinan SKPD Di SBT Dibuat Waspada Terhadap Penggunaan Anggaran

Pimpinan SKPD Di SBT Dibuat Waspada Terhadap Penggunaan Anggaran

Bula-Maluku 10/07, Sejumlah Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kepala Bidang, Kepala Bagian di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten SBT dibuat pusing, karena jabatan sebagai taruhan pemerintah kabupaten SBT membuat kontrak kerja dalam bentuk Pakta Integritas yang bertujuan untuk memperbaiki laporan keuangan setelah dilakukan Audit oleh BPK.

Asisten III Setda Kabupatn SBT Nuzlah Yusuf mengatakan Pakta Integritas ini dibuat agar pimpinan SKPD termasuk kepala Badan, dan Bidang dapat menyelesaikan laporan keuangan yang terindikasi adanya temuan. Menurutnya sesuai arahan Bupati Kabupaten SBT Abdulah Vanat kalau Pakta Integritas ini sangat efektif untuk mengurangi tingkat kebocoran mengingat sampai saat ini masih saja terdapat temuan dalam pelaporan keuangan.

Asisten III yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Perikanan ini mengatakan dalam Pakta Integritas itu secara tegas mengatakan pimpinan SKPD diberi waktu 6 bulan untuk melakukan perbaikan kalau terdapat temuan, namun apabilah dalam waktu yang ditentukan terebut Kepala Dinas, Badan dan Kepala Bidang tidak mampu untuk melakukan perbaikan maka pimpinan SKPD yang bersangkutan harus mengundurkan diri dan berurusan dengan lembaga hukum karena tidak mampu.

Senada dengan itu salah satu Staf Biro Hukum Kantor Bupati SBT Irfin Mony mengakui Pakta Integritas itu dilakukan dalam rangka pemeriksaan oleh lembaga pengawasan yakni BPK Pusat terkait hasil Audit/ temuan laporan pengelola keuangan tahun anggaran 2011 pada semua pimpinan SKPD yang terindikasi adanya temuan.

Irfin Mengakui sebanyak 30 lebih pimpinan SKPD termasuk kepala Badan dan Kepala Bidang menandatangani Pakta Integritas yang disaksikan oleh Bupati SBT Abdulah Vanat dan Tim BPK Republik Indonesia. Sementara itu Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Atap Sidik Rumaloak mengatakan kalau Pakta Integritas ini sangat penting sebagai sebuah tahapan dalam kegiatan program pada setiap instansi terkait sebagai sebagai kuasa pengguna anggaran daerah.

Menurutnya Pakta Integritas ini sangat menarik karena selain disaksikan oleh Bupati Abdulah Vanat, juga disaksikan langsung oleh Tim BPK RI, olehnya Sidik mengakui Pakta Integritas ini juga sebagai bentuk transparasi setiap instansi dalam menggunakan anggaran termasuk transparansi BPK dalam melakukan audit.