Direktur RSUD Bula Banta Lakukan
Korupsi
Bula-Maluku 17/07, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Dokter Diki Ahmad Hidayah membanta dengan
tegas berbagai tuduhan korupsi yang dialamatkan kepadanya, Dia mengatakan kalau
semua yang dituduhkan kepadanya adalah fitna yang paling kejam, penegasan ini
disampaikan Diki terkait dengan adanya dugaan gratifikasi dan pengadaan
alat-alat korupsi alat kesehatanRSUD Bula tahunb anggaran 2010-2011 senilai Rp.16
Milyar masing-masing Rp.10 Milyar APBN 2010 dan Rp.6 Milyar Dana Optimalisasi
2011 diduga telah disalah gunakan oleh Direktur RSUD Bula, Dokter Diki Achmad
Hidayah, M.Kes.
Diki Achmad juga mengakui kalau dirinya
bertemu dengan kontraktor adalah untuk memastikan pembelian obat-obatan yang
sangat penting untuk Pasien, bahkan dirinya ke Bandung dan Jakarta untuk
melakukan rapat konsultasi teknis, sehingga dirinya mengaku sangat tidak benar
kalau melakukan korupsi pengadaan alkes untuk SBT”saya menyangkal itu saya
tidak menerima, tegas Diki
Dirinya mengaku tidak pernah melihat uang
sebesar itu, bahkan nilai kontrak APBN sebasar 25 milyar itu Kuasa Pembuat
Anggaran adalah dinas Kesehatan RSUD hanya menerima hasil kerja, sehingga
tuduhan tersebut tridak sepenunya benar, walau demikian Diki mengatakan kalau
saat ini rumah Sakit Umum Bula masih baru dengan manajemen yang sangat terbatas
sehingga butuh pembenahan yang sangat luar biasa.
Menurut RSUD Bula adalah milik Pemerintah
Daerah sehingga kalau masyarakat terus memberikan prasangka buruk terhadap
kinerja RSUD maka konsentrasi kinerja untuk memberikan pelayanan akan
berkurang, bahkan dalam melakukan pekerjaanpun sangat berhati-hati, apalagi
kalau terjadi kekurangan obat RSUD tidak akan mengambil kebijakan diluar aturan
dan kalau ini terjadi akan berpengaruh terhadap pasien.
Dia mengatakan selama ini tidak ada
perimbangan media dalam menyajikan pemberitaan karena selama ini banyak media
yang selalu memberitakan masalah korupsi ketimbang memberitakan program
pemerintah yang berorientasi kepada pembangunan, menurutnya semua ini terjadi
karena peran Kerhumasan di SBT tidak maksimal.
Dia mengatakan Humas SBT harus mampu
merangkul media yang ada di SBT untuk bisa mengimbangbangi pemberitaan yang selama ini menyudutkan Pemerintahan Kabupaten
SBT, karena puinlikasi sangat penting, “kalau saya lihat pemberitaan media saat
ini seperti mau kiamat besok saja.”ungkap Diki.
Menurutnya Kinerja Kehumasan harus digiatkan
agar Media dapat meberikan penyajian berita yang positif, namun tidak untuk
membiarkan pelanggaran terjadi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar