AMBON-Maluku 09/03, Walikota Ambon, Richard Louhenapessy menyerahkan Dana Untuk Urusan
Bersama (DDUB) sebesar Rp 487 juta kepada 17 Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
di Kota Ambon. Dana yang diserahkan sesuai dana yang tersedia dalam DIPA APBD Kota Ambon tahun
2011. Selain itu, Walikota juga menyerahkan, bantuan dana PNPM Mandiri dari
Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp 2.435 miliar yang ditranfer ke 43
desa/kelurahan. Penyerahan dilakukan di lantai II Balai Kota Ambon, Jumat (9/3) dihadiri,
Sekretaris Kota Ambon, A.G Latuheru, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Broery
Nanulaita, dan Kadis Tata Kota, Novel masuku.
Walikota dalam sambutannya berharap, dana pemerintah tersebut dapat memacu
masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup perekonomian masyarakat di
masing-masing desa/kelurahan. Walikota jelaskan, PNPM Madiri Perkotaan adalah program penanggulangan
kemiskinan di perkotaan dan dilaksanakan sejak 1999 yang pelaksanaannya di Kota
Ambon sejak 2006 lalu. PNPM Mandiri, sambung Walikota, merupakan kebijakan Pemerintah Pusat sebagai
suatu upaya untuk membangun kemandirian masyarakat dan peran pemerintah daerah
dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan.
“Program ini sangat strategis dalam kerangka menyiapkan landasan kemandirian
masyarakat berupa lembaga kepemimpinan masyarakat yang representative, mengakar
dan kondusif bagi perkembangan modal sosial masyarakat di masa mendatang serta
menyiapkan program masyarakat jangka menengah dalam penanggulangan kemiskinan
dimana program ini merupakan pengikat bagi kemitraan masyarakat dengan
pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat,” ujar Walikota.
Walikota berharap, BKM/LKM ini mampu menjadi wadah perjuangan kaum miskin dalam
menyuarakan aspirasi dan kebutuhan mereka, sekaligus menjadi motor bagi upaya
penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh masyarakat secara mandiri dan
berkelenjautan dimulai dari proses penentuan kebutuhan, pengambilan keputusan,
proses penyusunan program, pelaksanaan program hingga pemanfaatan dan
pemeliharaan.
Menurutnya, berbagai program kemiskinan terdahulu yang bersifat parsial,
sektoral dalam kenyataannya sering justru menghasilkan kondisi yang kurang
menguntungkan. Walikota mencontohkan, sering terjadi salah sasaran, terciptanya benih-benih
fragmentasi sosial dan melemahnya kapital sosial pada gilirannya juga mendorong
pergeseran perilaku masyarakat yang semakin jauh dari semangat kemandirian,
kebersamaan dan kepedulian untuk mengatasi persoalannya secara bersama.
“Kondisi kapital yang melemah serta memudar tersebut salah satunya disebabkan
karena keputusan kebijakan pengelola program kemiskinan dan pemimpin-pemimpin
masyarakat yang cenderung kurang adil, tidak transparan sehingga menimbulkan
kecurigaan, ketidakpedulian dan skepitisme di masyarakat,” ujar Walikota.
Walikota menambahkan, pemahaman tentang penyebab persoalan kemiskinan telah
menyandarkan berbagai pihak bahwa pendekatan dan cara yang dipilih dalam
penanggulanngan kemiskinan selama ini perlu diperbaiki terutama perubahan
perilaku, sikap dan cara pandang masyarakat. “Utamanya para pemimpin untuk senantiasa mengambil keputusan dan bertindak
berlandaskan pada nilai-nila leluhur yang universal,” tandasnya.
Melalui lembaga kepemimpinan masyarakat ini, Walikota berharap, tidak ada lagi
kelompok masyarakat yang terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang pada
gilirannya dapat tercipta sistim sosial masyarakat yang lebih mandiri dalam
pelaksanaan prinsip-prinsip hidup pembangunan yang berkelanjutan.Pait
Tidak ada komentar:
Posting Komentar