Proses Hukum Di SBT Masih Tebang Pilih

Warga SBT Demo Desak Copot Kapolres SBT Hasanudin Mukadar

Bula-Maluku 23/02, Forum Peduli Demokrasi Masyarakat Saeram Bagian Timur (SBT) melakukan aksi demo dengan melakukan aksi jalan kaki dari Kantor Bupati SBT menujuh Kantor Polisi Resort SBT untuk menuampaikan spirasi mereka terkait dengan preoses hukum yang terjadi di SBT. Masa yang berjumlah ribuan itu didiminasi oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Lingkup Pemerintah Kabupaten SBT.

Para pendemo yang terdiri dari PNS dan Pimpinan SKPD ini melakukan aksi protes terhadap Kapolres SBT AKBP Hasanudin Mukadar yang dinilai tebang pilih terhadap berbagai kasus hukum yang terjadi di SBT karena tidak pernah terselesaikan, dalam orasi para pendemo mendesak Kapolres Hasanudin Mukadar untuk segera angkat kaki dari Bumi Ita Wotu Nusa ini karena masyarakat SBT sudah bosan dengan kepemimpinannya.

Akibat dari keikutsertaan PNS dan Pimpinan SKPD di Kabupaten SBT ini menyebabkan pelayanan publik macet total karena semua kantor pemerintahan tutup untuk ikut melakukan aksi demo, kecuali kantor Kementrian Agama Bula dan Kantor Statistik Bula, dalam orasinya pendemo yang diketuai Abdulah Raden Daci membeberkan sejumlah kasus hokum yang tidak ditindaklanjuti oleh Pihak Kepolisian SBT diantaranya, Pembakaran Gedung DPRD SBT , Kantor Camat SBT dan Pengrusakan Kantor Dinas Kuhutan dan pengrusakan rumah warga pada tanggal 20 Juli 2010 lalu.

Penyerangan dan Pengrusakan Kantor Polsek Pulau Gorom tanggal 17 Oktober 2010, Pengrusakan Fasilitas Kantor Camat Pulau Gorom dan Pengusiran peserta Jaring Aspirasi Masyarakat yang dihadiri Anggota Komisi A DPRD SBT dan para raja se-Pulau Gorom. Penganiayaan Aiwin Mau oleh oknum Anggota DPRD SBT Agil Rumakat yang sudah ada ijin pemeriksaan Gubernur Maluku namun tidak dilimpahkan ke Kejaksaan, termasuk penyerengan ke Negeri adminstratif Rumeon oleh masa dalam jumlah banyak dan membawa senjata tajam tanggal 5 Maret 2011 dan sejumlah kasus hokum yang tidak dapat diselesaikan oleh Polres SBT dibawa pimpinan Hasanudin Mukadar.

Atas dasar itu Rakyat Forum Peduli Demokrasi Masyarakat SBT menyatakan sikap. Mendesak Kapolri segera mencopot AkBP Hasanudin Mukadar dari jabatannya sebagai Kapolres SBT karena dinilai gagal dalam penegakan supermasi hukum di Bumi Ita Wotu Nusa, dan menggantikan dengan kapolres yang yang lebih kredibel, independen, dan professional. Mendesak Kapolda Maluku agar segera mengangkat dan memproses kembali pelanggaran hukum dio Kabupaten SBT serta dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat SBT.

Mendesak Kapolda Maluku agar segera menggelar kembali kasus-kasus pelanggaran hukum yang yang terjadi di Kabupaten SBT dan melakukan penangkapan terhadap oknum-oknum yang telah dutetapkan dalam daftar pencaharian orang (DPO) seperti Adnan Hatalah, Roni Kasongat dan dan Anakoda Hatalah yang sudah dijanjjikan oleh Kapolres SBT Hasanudin Mukadar . mereka juga mendesak Kapolda Maluku agar seger menggambil alih kasus penganiayaan oknum anggota DPRD SBT Agil Rumakat terhadap Aiwan Mau.

Mendesak Kapolda Maluku agar segera  melakukan penangkapan terhadap oknum-oknum pemalangan sekolah-sekolah di kecamatan Pulau Gorom sesuai surat perintah Gubernur Maluku no 330/28.04/2011, mendesak Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten SBT segera menggelar Paripurna untuk merekomendasikan kepada Kapolri melalui Kapolda Maluku untuk segera mencopot AKBP Hasanudin Mukadar selaku Kapolres SBT. Apabilah tuntutan ini tidak segera ditindak lanjuti dalam waktu 2x24 jam maka mereka berkomitmen menduduki kantor Polres SBT sampai dengan tuntutan mereka terpenuhi. Selesai membaca tuntutan para pendemo yang adalah PNS dilingkup SBT tersebut melakukan jalan kaki menujuj kantor DPRD, mereka diterima langsung oleh Ketua DPRD SBT.Pait