Umar Bilamar Bantah Penghapusan K1 Dan K2

Umar Bilamar Bantah Penghapusan K1 Dan K2

Bula-Maluku 10/03, Sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) belum dapat memberikan penjelasan soal kepastian pengangkatan Pegawai Honorer yang telah diumumkan oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN) beberapa waktu lalu, bahkan beredar informasi Kalau Honerer  K1 dan K2 Kabupaten SBT yang namanya telah dikeluarkan melalui Situs BKN atau dikenal dengan K1 tersebut telah dihapuskan.

Sekertaris Daerah Kabupaten SBT Syarif Makmur yang dikonfirmasi terkait dengan penghapusan K1 dan K2 yang diusulkan Pemda SBT tersebut mengaku belum mendapat informasi, sedangkan Kepala Inspektorat Umar Bihlamar kepada wartawan di ruang kerjanya mengatakan, apabilah ada berita soal itu maka itu bohong, karena tidak ada pemberitahuan soal itu.

Umar Bihlamar mengatakan, sampai saat ini Pemerintah Kabupaten SBT masih terus melakukan kordinasi dengan Pemerintah Pusat, sehingga  kalau ada informasi penghapusan Honorer  K1 dan K2 untuk kabupaten Seram Bagian Timur adalah tidak benar, pemerintah SBT melalui Kepala Inspektorat, Wakil Bupati SBT, Kepala BKD Kabupaten SBT, dan Sekertaris Daerah SBT terus melakukan upaya untuk pengangkatan semua Honorer tersebut menjadi PNS.

Dia mengaku jumlah tersebut tidak pernah mengalami perubahan, yakni 1.680 untuk K1 yang telah disepakati bersama BKN, olehnya Kepala Inspektorat SBT Umar Bihlamar memintah masyarakat untuk tidak terprofokasi dengan informasi  penghapusan K1 dan K2 tersebut, sebelum ada penjelasan dari Pemerintah Kabupaten SBT, karena Pemda SBT yang memiliki kewenangan soal itu, bukan mendengar isu.

Menurutnya ada upaya untuk menjatuhkan citra Pemerintah Kabupaten SBT yang dipimpin oleh Bupati Abdulah Vanat dengan menghembuskan informasi itu, karena Pemerintah SBT menurut Umar Bihlamar masih tetap optimis semua Honorer yang tergabung dalam K1 dan K2 akan diangkat menjadi PNS pada lingkup Pemda SBT, sehingga para Honorer tidak perlu cemas dan tetap bekerja seperti biasa.

Sebelumnya  Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) N Latarisa mengatakan Pemerintah Kabupaten SBT masih menunggu data verifikasi dari Pemerintah Pusat, karena nama-nama yang telah diumumkan lewat Internet oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Pusat menurut Latarisa walaupun telah diumumkan namun tidak serta merta langsung dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Latarisa mengatakan secara Nasional Honorer perlu diselesaikan pada tahun 2012 namun sampai 2013 ini belum ada kepastian dari Pmerintah pusat, yakni BKN dan Menteri Pendayaangunaan Aparatur Negera, sehingga saat ini Pemerintah Kabupaten SBT masih tetap menunggu hasil Formasi antara Kementrian Aparatur Negera dan Badan Kepegawaian Nasional untuk proses administrasi.