SK 80%, 100% dan Sertifikat Prajab Mengendap di Laci Bupati
BULA – Maluku 28/04 Dendam Bupati SBT Abdullah Vanath belum juga berakhir. Meski sudah memasuki tahun ke-3 di periode kedua pemerintahan saat ini di kabupaten dengan julukan Ita Wotu Nusa ini, namun sikap Vanath masih terkesan berlaku diskriminasi terhadap putra daerah yang dulunya saat pilkada berseberangan dengan dirinya. Bagaimana tidak, nasib ratusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 2008 dan TMT 2009 hingga kini tidak jelas.
SK ratusan CPNS yang lolos seleksi tahun 2008 dn 2009 dengan TMT tahun-tahun tersebut hingga kini masih ‘’terkunci’’ rapi di laci meja bupati. Padahal mereka ini sudah mengikuti prajabatan, mengisi seluruh administrasi yang diminta BKD SBT dan BAKN sejak mereka dinyatakan lulus.
"Ini kejahatan luar biasa. Gubernur harus turun tangan menyelamatkan nasib ratusan ank-anak daerah di SBT. Bertahun-tahun mereka mengabdi tanpa status dan pegangan. SK 80%, 100% bahkan sertifikat prajabatan dari BKD juga ditahan tanpa alasan yang jelas," kata Direktur SBT Media Centre Advertising & Integrated Media Communication, Djabar Tianotak, ST, M.Si.lewat pesan singkat kepada Media ini
Ratusan CPNS TMT 2008 dan 2009 antara lain; Rauda Lulang (guru kelas)/TMT 2010, Husni Rumakway, SPd (guru SMA)/ TMT 01-04-2009, Karyati Fadirubun (guru kelas)/ TMT 01-04-2009, Linyani Kelilauw Amd. Kep (Perawat)/ TMT 2009. Nip: 198408042009042008, Dedy Sima Sima Sohilauw (guru kelas)/ TMT 01-04-2009, Anawia Tianlean (guru kelas)/ TMT 01-04-2009, Jaisa Sima Sima Sohilauw (guru kelas)/ TMT 2008, Rosni Rumonin (guru kelas)/ TMT 01-04-2009, Hasan Aineka (guru kelas)/ TMT 01-04-2009, Elvina Keliora, Amd.Kep (perawat)/ TMT 01-04-2009, Sriyati Jamila Keliora, S.Kom (teknisi)/TMT 2008, Johora Ainek, Amd. Kep (perawat)/TTM 01-04-2009.
"Ini hanya contoh kecil dari ratusan CPNS yang saya dapatkan. SK 80 dan sertifikat prajabatan saja ditahan di laci bupati hingga kini bagaimana SK 100%. Kasihan mereka hanya orang-orang kecil yang jadi korban politik Pilkada kemarin," kata Tianotak. Ditambahkannya, persoalan ini jika tidak segera diselesaikan maka nasib ratusan CPNS ini akan kena pemutihan dari BKN (Badan Kepegawaian Nasional) karena seorang CPNS sampai dua tahun tidak diangkat jadi PNS maka gugur dengan sendirinya.
Menurut Gubernur sebagai perpanjangan dari pemerintah pusat di daerah tidak bisa menutup mata terhadap persoalan di SBT. ''Gubernur harus turun tangan menyelamatkan nasib ank-anak SBT yang terkena dampak Pilkada 2010 lalu. Kenapa SK mereka harus ditahan. Wong mereka khan sudah memilik NIP dr BAKN (Badan Adminstrasi Kepegawaian Nasional) bahkan 95% diantaranya sudah mengikuti prajabatan sejak tahun 2008 dann 2009 lalu,'' kesal dia. Menurut Djabar Tianotak lagi, daerah sudah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk mendapatkan jatah PNS di pusat. Sekarang mereka sudah lolos seleksi bahkan sudah memiliki NIP dan juga lulus prajabatan kenapa hak-hak mereka diabaikan.
"Ini jadi tanggung jawab kita untuk ikut melihat nasib ratusan ank-anak negeri di SBT. Untuk apa memperjuankan ribuan tenaga honorer di pusat kalau persoalan mendasar ini saja tidak diselesaikan" ulangnya.
Djabar mengakui, setiap kali ditanya kepada kepala BKD, N. Latarisa, M.Mp maupun sekda SBT Dr Syarif Makmur, M.Mp mereka tidak bisa berbuat banyak. Mereka hanya bertanggungjawab mengurus administrasi para CPNS hingga ke BAKN dan BKN tuk memperoleh NIP. Urusan selanjutnya adalah kewenangan bupati tuk menerbitkan SK,'' ujar Tianotak.
BULA – Maluku 28/04 Dendam Bupati SBT Abdullah Vanath belum juga berakhir. Meski sudah memasuki tahun ke-3 di periode kedua pemerintahan saat ini di kabupaten dengan julukan Ita Wotu Nusa ini, namun sikap Vanath masih terkesan berlaku diskriminasi terhadap putra daerah yang dulunya saat pilkada berseberangan dengan dirinya. Bagaimana tidak, nasib ratusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 2008 dan TMT 2009 hingga kini tidak jelas.
SK ratusan CPNS yang lolos seleksi tahun 2008 dn 2009 dengan TMT tahun-tahun tersebut hingga kini masih ‘’terkunci’’ rapi di laci meja bupati. Padahal mereka ini sudah mengikuti prajabatan, mengisi seluruh administrasi yang diminta BKD SBT dan BAKN sejak mereka dinyatakan lulus.
"Ini kejahatan luar biasa. Gubernur harus turun tangan menyelamatkan nasib ratusan ank-anak daerah di SBT. Bertahun-tahun mereka mengabdi tanpa status dan pegangan. SK 80%, 100% bahkan sertifikat prajabatan dari BKD juga ditahan tanpa alasan yang jelas," kata Direktur SBT Media Centre Advertising & Integrated Media Communication, Djabar Tianotak, ST, M.Si.lewat pesan singkat kepada Media ini
Ratusan CPNS TMT 2008 dan 2009 antara lain; Rauda Lulang (guru kelas)/TMT 2010, Husni Rumakway, SPd (guru SMA)/ TMT 01-04-2009, Karyati Fadirubun (guru kelas)/ TMT 01-04-2009, Linyani Kelilauw Amd. Kep (Perawat)/ TMT 2009. Nip: 198408042009042008, Dedy Sima Sima Sohilauw (guru kelas)/ TMT 01-04-2009, Anawia Tianlean (guru kelas)/ TMT 01-04-2009, Jaisa Sima Sima Sohilauw (guru kelas)/ TMT 2008, Rosni Rumonin (guru kelas)/ TMT 01-04-2009, Hasan Aineka (guru kelas)/ TMT 01-04-2009, Elvina Keliora, Amd.Kep (perawat)/ TMT 01-04-2009, Sriyati Jamila Keliora, S.Kom (teknisi)/TMT 2008, Johora Ainek, Amd. Kep (perawat)/TTM 01-04-2009.
"Ini hanya contoh kecil dari ratusan CPNS yang saya dapatkan. SK 80 dan sertifikat prajabatan saja ditahan di laci bupati hingga kini bagaimana SK 100%. Kasihan mereka hanya orang-orang kecil yang jadi korban politik Pilkada kemarin," kata Tianotak. Ditambahkannya, persoalan ini jika tidak segera diselesaikan maka nasib ratusan CPNS ini akan kena pemutihan dari BKN (Badan Kepegawaian Nasional) karena seorang CPNS sampai dua tahun tidak diangkat jadi PNS maka gugur dengan sendirinya.
Menurut Gubernur sebagai perpanjangan dari pemerintah pusat di daerah tidak bisa menutup mata terhadap persoalan di SBT. ''Gubernur harus turun tangan menyelamatkan nasib ank-anak SBT yang terkena dampak Pilkada 2010 lalu. Kenapa SK mereka harus ditahan. Wong mereka khan sudah memilik NIP dr BAKN (Badan Adminstrasi Kepegawaian Nasional) bahkan 95% diantaranya sudah mengikuti prajabatan sejak tahun 2008 dann 2009 lalu,'' kesal dia. Menurut Djabar Tianotak lagi, daerah sudah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk mendapatkan jatah PNS di pusat. Sekarang mereka sudah lolos seleksi bahkan sudah memiliki NIP dan juga lulus prajabatan kenapa hak-hak mereka diabaikan.
"Ini jadi tanggung jawab kita untuk ikut melihat nasib ratusan ank-anak negeri di SBT. Untuk apa memperjuankan ribuan tenaga honorer di pusat kalau persoalan mendasar ini saja tidak diselesaikan" ulangnya.
Djabar mengakui, setiap kali ditanya kepada kepala BKD, N. Latarisa, M.Mp maupun sekda SBT Dr Syarif Makmur, M.Mp mereka tidak bisa berbuat banyak. Mereka hanya bertanggungjawab mengurus administrasi para CPNS hingga ke BAKN dan BKN tuk memperoleh NIP. Urusan selanjutnya adalah kewenangan bupati tuk menerbitkan SK,'' ujar Tianotak.
Dari hasil
investigasi di lapangan menurutnya, memang SK dan sertifikat prajabatan
anak-anak daerah SBT ini masih mengendap bertahun-tahun di laci bupati. ''Itu
belum termasuk SK kenaikan pangkat 2c, 2d, 3b dn 3c dari PNS yang sudah
mengabdi lebih dari lima sampai delapan tahun,'' beber dia.
Dia mencontohkan kasus lain. Lut Rumata, SE (teknisi) TMT 2006, PNS yang awalnya bertugas di Dinas PU SBT ini akibat dendam politik pilkada, dimutasi ke kantor BKD, belum genap setahun bertugas di BKD dia kembali dimutasi jadi staf di kantor camat Bula Barat, sementara yang lainnya dimutasi jadi staf di kantor desa, tata usaha di sekolah atau staf di kantor camat Kesui, Teror dan lain-lain sebagai tempat pembuangan
Dia mencontohkan kasus lain. Lut Rumata, SE (teknisi) TMT 2006, PNS yang awalnya bertugas di Dinas PU SBT ini akibat dendam politik pilkada, dimutasi ke kantor BKD, belum genap setahun bertugas di BKD dia kembali dimutasi jadi staf di kantor camat Bula Barat, sementara yang lainnya dimutasi jadi staf di kantor desa, tata usaha di sekolah atau staf di kantor camat Kesui, Teror dan lain-lain sebagai tempat pembuangan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar