Nakertrans SBT Tidak Maksimal Lakukan Pegawasan Tenaga Kerja.

Pemda SBT Harus Mengatifkan Fungsi BLK

Bula-Maluku 14/02, Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) sampai saat ini belum difungsikan sebagaiman mestinya, bahkan tidak ada aktifitas di BLK yang telah diresmikan oleh Gubernur Maluku tersebut, yang ada hanya tumpukan kayu. Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja Syamsul H Rumra memintah agar BLK segera di lakukan sesuai fungsinya karena salah satu fungsinya dibidang penempatan adalah pelaksanaan pengawasan ketrampilan yang Unitnya adalah BLK.

Dia mengatakan salah satu pelayanan minimal dibidang tenaga kerja adalah pelatihan tenaga kerja namun sampai saat ini BLK tersebut berjalan sesuai fungsinya sesuai Perda Nomor 04 yakni salah satu fungsi dibidang penempatan dan perluasan penempatan kerja adalah Pelatihan Ketrampilan Tenaga Kerja, sehingga seharusnya ada UPTD tenaga kerja yang mengawasi secara langsung kegiatan di BLK itu.

Yang terjadi saat ini Gedung BLK Kabupaten SBT terbengkalai, padahal untuk mengatasi persoalan Tenaga kerja salah satunya adalah melalui pelatihan ketrampilan di BLK, dengan mencontohkan banyakperusahan yang saat ini memerlukan tenaga kerja yang memiliki skil dan ketrampilan sehingga harus dipersiapan skilmereka sebelum melamar kerja.

Menurut Syamsul Rumra selama ini kurang dilakukan pengawasan terhadap persoalan tenaga kerja, padahal harus dilakukan secara rutin setiap 3 bulan dalam setahun, yang terjadi selama ini Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja hanya menerima laporan dari perusahan tanpa melihat secara langsung keberadaan para tenaga kerja, hal ini disebabkan karena tidak ada dana operasional untuk melakukan pengawasan terhadap tenaga kerja.

Bahkan yang terjadi Bidang Tenaga Kerja hanya datang duduk dan pulang tidak punya perencanaan yang jelas terkait dengan masalah tenaga kerja, ironisnya lagi kalau penempatan Bidang Penempatan Dan Perluasan hanya untuk memenuhi syarat administrasi birokrasi, karena yang menjadi persoalan adalah selama ini Dinas Nakertrans tidak tahu soal kondisi, keluhan dan masalah yang dihadapi oleh Tenaga Kerja karena tidak ada pelaksanaan pengawasan termasuk pengawasan terhadap tenaga kerja asing .

Dia mengaku manajeman pengelolaan Dinas Nakertrans selama ini lebih fokus ke masalah Transmigrasi, padahal yang menjadi inti adalah Sosial dan Tenaga Kerja, dimana sumberdaya manusia adalah modal pembangunan, sehingga untuk terjadinya aktifitas sesuai dengan norma yang ada maka harus ada pembinaan dan pengawasan. Di Kabupaten SBT hamper sebagian besar perusahan beroperasi di gunung yang jauhnya mencapai 10 kilo.Pait