Wagub Asagaf Minta Restu Vanath

Ingin Terpilih Secara Aklamasi Pimpin Demokrat Maluku

Bula-Maluku 29/01, Keinginan Wakil Gubernur Maluku Said Assagaff untuk terpilih secara aklamasi dalam bursa pencalonan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Maluku yang akan dilaksanakan dalam Musyawarah Daerah (Musda) II Partai Demokrat Provinsi Maluku, pada 5 Februari mendatang membuat Assagaff mendadak ketemu Bupati Seram Bagian Timur (SBT) Abdullah Vanath guna meminta restu.

Pertemuan diam-diam antara Assagaff bersama Vanath tersebut dilakukan saat Wagub bersama sejumlah Kepala SKPD di lingkup Pemprov Maluku melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten SBT pada Kamis (26/1) hingga Minggu (29/1). 

Abdullah Vanath disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon Ketua DPD Partai Demokrat Maluku yang telah mendapatkan dukungan dari lima Dewan Pimpinan Cabang (DPC) masing-masing DPC Kabupaten Aru, DPC Kabupaten MTB, DPC Kabupaten SBT, DPC Kabupaten MBD serta DPC Kota Tual.  

“Memang selain melakukan kunjungan kerja, Wagub juga diam-diam ketemu Vanath untuk meminta dukungan dan restu untuk , padahal Vanath telah berada di Jakarta sehari sebelum kunjungan Wagub bersama rombongan ke SBT namun Vanath tiba-tiba balik ke SBT untuk ketemu Wagub,” ujar salah satu sumber Siwalima, yang meminta namanya tidak dikorankan, Sabtu (28/1).

Kendati demikian, Assagaff membantah jika ada pembicaraan khusus antara dirinya bersama dengan Vanath soal pencalonan dirinya sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Maluku untuk periode lima tahun mendatang, justru ketika di konfirmasi wartawan, di pendopo Bupati SBT, (Sabtu (28/1), Assagaff hanya tertawa.

Selain itu, Assagaff juga berjanji jika dalam waktu dekat ini dirinya akan segera melakukan surat pernyataan mengundurkan dari dari kepengurusannya di Partai Golongan Karya (Golkar) baik sebagai Ketua MKGR Provinsi Maluku maupun Ketua Dewan Penasihat DPD Partai Golkar Provinsi Maluku.

“Sesuai dengan aturan jika kita ingin bergabung dengan salah satu partai politik maka kita harus mengundurkan diri dari partai politik lainnya dan sampai hari ini, saya masih menjadi anggota Golkar,” ujarnya.

Sementara itu, Vanath juga membantah jika ada pembicaraan khusus yang dilakukan oleh dirinya bersama Wagub menjelang Musda II Partai Demokrat Provinsi Maluku ini.

“Kita harus memisahkan masalah politik dengan masalah pemerintahan, kenapa saya harus balik ke sini dan menerima kunjungan Wagub, ini etika pemeritahan. Persoalan wacana saya bertarung dengan Wagub merupakan persoalan yang berbeda, itu hak demokrasi dari masing-masing pribadi. Yang pasti tidak ada pembicaraan khusus terkait hal tersebut dan sampai saat ini saya dan Wagub fine saja,” tandasnya

Kata dia, jika Wagub ingin melakukan pendekatan dengan dirinya maka tidak usah Wagub datang kesini hanya cukup beliau menelpon atau memanggil dirinya, sebaliknya dirinya bisa  menelpon beliau untuk ketemu dimana kan bisa saja.

“Jika pa Wagub ingin mencalonkan diri sebagai Ketua DPD Partai Demokrat ya sah-sah saja  karena semua orang akan mengklaim dukungan tersebut namun saya tidak akan terpancing dengan hal itu justru saya akan menghormati Wagub,” ujarnya.Paet

Gorom, Keswui, Teor, Akan Dimekarkan Menjadi Kabupate Baru

Vanath : Pemekaran di SBT Harus Segera Dilakukan

Bula-Maluku 29/01,Bupati Seram Bagian Timur (SBT) Abdullah Vanath mengatakan, di tahun 2013-2014 mendatang Pemerintah Kabupaten (Pemkab) SBT akan melakukan pemekaran terhadap beberapa kecamatan di Kabupaten SBT termasuk didalamnya melakukan pemekaran terhadap kabupaten/kota.

“Saat kabupaten ini berusia 10 tahun, kita akan mengusulkan pempus melalui pemprov agar ada penambahan satu kota maupun kabupaten yakni untuk Kota Bula dan Pulau Gorom, Kesui, Teor, ini menjadi satu kabupaten supaya ada rentan kendali tersebut dan masing-masing memiliki pemerintahannya sehingga kalau wilayahnya kecil maka mudah dikontrol,” ungkap Vanath, kepada wartawan, di kediamananya, Sabtu (28/1).

Kata dia,  Kabupaten SBT ini terbentuk karena rentan kendali apalagi Kabupaten Malteng yang kala itu begitu luas sehingga agak sulit jika sebuah pemerintahan melakukan sebuah pelayanan dengan wilayah yang luas diperparah lagi dengan infrastruktur yang belum tersedia dengan maksimal.

“Setelah saya menjadi bupati dengan wilayah yang ada pun sulit, kita di awalnya merasa kesulitan, terisolasi transportasi maupun informasi dan berdasarkan rencana pemerintah kabupaten pada saat kabupaten ini berusia 10 tahun, kita akan mengusulkan pempus melalui pemprov agar dapat dilakukan pemekaran,” jelasnya.

Dikatakan, rencana ini juga telah dilaporkan pihaknya kepada Pemprov Maluku dan alasan itu bisa diterima dan setelah Wagub melakukan kunjungan kerja beliau melihat sendiri, bukan itu saja namun biaya operasional bagi kabupaten yang terisolasi seperti ini cukup mahal.

“Kita mau melakukan kunker ke daerah kepulauan dengan transportasi yang tersedia, ini kan cukup mahal dan sulit untuk dijangkau tetapi jika masing-masing memiliki pemerintahan sendiri-sendiri maka oprasioanalnya bisa ditekan maka anggaran bisa diperuntukan bagi proses pembangunan,” katanya.

Sementara itu, Wakil Gubernur (Wagub) Maluku Said Assagaff memberikan apresiasi bagi Pemkab SBT dengan keinginannya untuk melakukan pemekaran tersebut.

“Saya kira tujuan dari pemekaran sebuah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, kita tahu betul rentan kendali pemerintahan di Kabupaten SBT juga sangat jauh, karena itu pemerintah provinsi sangat mendukung dan itu hanya untuk sejahteraan rakyat,” ungkap Assagaff, kepada wartawan, Sabtu (28/1).

Dirinya berharap agar di tahun 2013 mendatang apa yang direncanakan oleh Pemkab sudah bisa terwujud sehingga wilayah-wilayah yang jauh itu semakin hari bisa didekatkan untuk pusat-pusat pemerintahan.

Selain itu, Assagaff juga mengatakan, masa depan Maluku ini ada pada Pulau Seram,  dengan begitu banyak potensi dan sumber daya alam yang dimiliki apalagi dengan adanya rencana Pemprov Maluku untuk memindahkan ibukota Provinsi Maluku ke Pulau Seram.

“Saat ini ITB sementara melakukan studi tata ruang dan kita tidak akan melakukan intervensi. Silahkan berproses secara ilmiah dan laporannya akan kita terima, nanti tinggal kita canangkan saja,” ujarnya, disambut tepuk tangan yang meriah.

Menurut dia, saat ini Kota Ambon tidak layak lagi untuk dijadikan sebagai ibukota Provinsi Maluku karena tingkat kepadatannya yang sangat tinggi bahkan tercatat pada PBB di tahun 1974-1976 jika Kota Ambon merupakan kota terpadat di dunia nomor dua setelah Kota Meksiko.

Assagaff berharap agar potensi yang dimiliki oleh Pulau Seram ini harus dijaga benar, jangan disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan yang tidak menguntungkan. Seluruh aparat pemerintahan di Kabupaten SBT ini harus membantu bupati dan wakil bupati untuk menjalankan roda pemerintahannya.

“Aparatur Negara harus kompak dan menjaga rahasia negara, sistem birokrasi harus ditaati karena jika tidak maka kita akan mudah diporak-poranda, bantu juga Bupati dan Wakil Bupati untuk menjalankan tigas-tugas pemerintahannya, karena membangun daerah ini sangat sulit. Oleh sebab itu, butuh dukungan dari semua pihak termasuk juga masyarakat yang ada di daerah ini,” pintanya.Pait

Wagub Kunjungi Masyarakat Di SBT

Wagub Lakukan Kunker ke SBT

Bula-Maluku 29/01,Wakil Gubernur (Wagub) Maluku Said Assagaff bersama dengan sejumlah Kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Kamis (26/1) hingga Minggu (29/1).

Kunker tersebut dilakukan masing-masing di Negeri Kian Darat dan Negeri Tutuktolo Kecamatan Seram Timur,   Negeri Ondor dan Negeri Ataloq’a Kecamatan Gorom, sekaligus melakukan tatap muka dan dialog bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta tokoh agama.

Sementara di Negeri Ondor Kecamatan Gorom, Wagub melakukan peletakan batu pertama pada pembangunan pembangunan Mesjid Nurul Hayat Jami serta peletakan batu pertama pembangunan rumah adat.

Dalam pertemuan tersebut, Wagub juga menyerahkan bantuan paket obat-obatan kepada masyarakat setempat.

Kepada wartawan, usai kunker tersebut, Wagub mengatakan, kunker yang dilakukan dirinya berdasarkan permintaan dari Gubernur Maluku KA Ralahalu agar dapat menyiapkan waktu agar bisa mengunjungi beberapa kabupaten antara lain  di SBT, Aru maupun MBD untuk melihat secara dekat perkembangan pembangunan yang ada sekaligus mengevaluasi agar  mendapatkan gambaran dari Pemkab setempat terkait dengan tingkat kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat maupun Pemkab setempat.

“Kita telah mendapatkan informasi yang banyak dari kunker ini sehingga akan menindaklanjutinya baik dari anggaran dari Pempus maupun dari Pemprov,” ujarnya.

Assagaff juga dalam kunker tersebut meminta kepada masyarakat setempat agar dapat membantu Pemkab setempat dalam menjaga situasi dan keamanan di daerah ini.

“Saya minta agar masyarakat bisa mendukung dan membantu RT/RW, Raja/Lurah, camat, maupun Pemkab setempat untuk menjaga kondisi daerah ini untuk tetap aman karena pembangunan itu bisa berjalan jika kondisi daerah bisa aman,” himbaunya.

Kata dia, jika ada orang luar yang dating tinggal di negeri kita maka harus segera melaporkan diri ke RT atau lurah setempat, jangan sampai mereka dating dan memprovokator lalu setelah itu keluar dan masyarakat menjadi rebut dan berkelahi.

“Jika pembangunan ini bisa berjalan dengan baik dan kesejahteraan bisa dinikmati oleh masyarakat maka masyarakat harus mendukung kerja pemda dan menjaga kondisi daerah ini untuk tetap aman,” katanya.Pait

IKAPTK Diharapkan Bisa Jadi Teladan

Wagub Harap IKAPTK SBT Jadi Teladan

Bula-Maluku 29/01, Wakil Gubernur (Wagub) Maluku Said Assagaff berharap Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBT) bisa menjadi teladan dan membantu bupati dalam menjalankan roda pemerintahan di jajaran Kabupaten SBT.

“Saya minta IKAPTK bisa menjadi teladan dalam melaksanakan tugasnya, dapat membantu aparatur pemerintahan di SBT ini agar bisa berjalan dengan baik, aparatur Negara harus kompak dan menjaga rahasia Negara,” ungkap Assagaff, yang juga Ketua Dewan Pembina IKAPTK Provinsi Maluku dalam sambutannya saat pelantikan Dewan Pengurus IKAPTK Kabupaten SBT, yang berlangsung di Pandopo Bupati SBT, Jumat (27/1).

Dikatakan, untuk mendapatkan pengakuan public tidak semudah apa yang dipikirkan karena akan menghadapi tantangan kerja yang sangat berat, terutama tantangan disiplin masuk maupun pulang kerja sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Selain itu, tantangan yang diperhadapkan adalah tantangan dengan alumni perguruan tinggi lainnya yang secara globalisasi tidak bisa menutup diri.

“SDM itu sangat dibutuhkan, karena saat ini terjadi persaingan globalisasi yang membuat kita tidak bisa menutup diri bahkan juga terjadi persaingan antara pihak swasta dengan pihak pemerintah. Oleh sebab itu, para jajaran pemerintah khususnya para alumni IKAPTK ini harus terus belajar agar tidak ketinggalan  dengan pihak luar dengan terus menjadi teladan dan contoh bagi orang lain,” harapnya.

Sementara itu, Bupati SBT Abdullah Vanath dalam sambutannya selaku Ketua Dewan Pembina IKAPTK SBT mengatakan, merasa bangga dengan keberadaan IKAPTK di Kabupaten SBT ini, karena IKAPTK merupakan sebuah organisasi profesi pemerintahan yang keberadaannya akan menunjang tugas-tugas pemerintahan di jajaran Pemkab SBT.

Vanath juga mengakui jika saat ini para jajaran birokrat maupun para alumni IPDN sendiri yang ditempatkan di jajaran Pemkab SBT tidak semuanyanya disiplin namun bagi yang disiplin akan diberikan aprsiasi namun yang tidak disiplin akan diberikan sanksi.

“Untuk saat ini, tercatat para alumni IPDN yang ditempatkan di SBT hanya 24 orang termasuk Wakil Bupati SBT, padahal kabupaten ini membutuhkan lulusan IPDN yang bisa membantu Pemkab SBT dalam menjalankan roda pemerintahan. Oleh sebab itu, kedepan kami berharap ada penambahan kuota bagi SBT untuk penerimaan IPDN dan ini akan kami perjuangkan ke Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Provinsi Maluku,” ujarnya.

Untuk diketahui, pelantikan Dewan Pengurus IKAPTK Kabupaten SBT dilakukan oleh Ketua Dewan Pengurus IKAPTK Provinsi Maluku Saleh Thio dan pengukuhannya dilakukan oleh Bupati SBT Abdullah Vanath selaku Ketua Dewan Pembina IKAPTK Kabupaten SBT berdasarkan SK Nomor 01/DPP-IKAPTK Mal/SK/I/2012 tertanggal 25 Januari 2012, yang diketuai oleh Sitti Umariah Souwakil yang juga Wakil Bupati SBT. Pait

Dana Pustu Teor Kabupaten SBT di Kebiri

Kepala Pustu Teor Tida Masuk Kerja Sejak Tahun 2007

Bula-Maluku, 27/2012. Dana Puskesmas Pembantu (Pustu) Teor Kecamatan Wakatei Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) sejak tahun 2007 tidak diberikan kepada kepala Pustu Teor, kondisi ini menyebabkan Arifin Rumalean AMD. Kep yang selama ini melaksanakan tugas dan diberikan kewenangan kepada Pustu Teor tidak pernah melaksanakan tugas sejak tahun 2007sampaqi saat ini, sebagai bentuk protes terhadap Dinas Kesehatan SBT dan Pemerintah Kabupaten SBT.

Menurutnya dana Pustu Teor yang setiap tahun sebesar Tiga Juta Rupiah itu sangat kecil jika dibandingkan dengan pengabdiannya selama ini, apalagi bekerja di daerah terpencil yang jauh dari keramain kota sehingga sangat tidak manusiawi kalau dana tersebut kemudian tidak diberikan dan dugunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab dilingkup Dinas Kesehatan SBT.

Arifin mengaku dana tersebut digunakan untuk keperluan pustu seperti membeli obat dan kekurangan lainnya, akibat tidak diberikan dana tersebut pelayanan Pustu Teor sejak tahun 2007 sampai saat ini tidak ada, karena tidak ada tenaga yang tidak mau bertugas di Teor, Rumalean mengatakan telah mengaduhkan persoalan ini ke Dinas Kesehatan dan Bupati SBT Abdulah Vanat, namun baik Kepala Dinas maupun Bupati SBT tidak pernah memberikan respon terhadap persoalan ini.

Dia mengatakan tidak akan melaksanakan tugas, sejak tahun 2007 bahkan sangat kesal terhadap sikap cuek Bupati Abdulah Vanat, Arifin pernah mengajuhkan surat pengunduran diri sebagai PNS dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten SBT.

Sebagai PNS Arifin mengaku haknya telah dikebiri selama Lima tahun oleh Dinas Kesehatan SBT padah dirinya telah menjalankan Tugas dengan baik  didaerah yang terpencil dengan berjalan kaki untuk melayani masyarakat dari Desa ke desa, melintasi gunung, dan hutan tanpa mengenal lelah, dibawah teriknya matahari, dan dan guyuran hujan, tidak mengeluh baik siang maupun malam, hanya untuk melayani masyarakat.

Dia mengaku Pemerintah kabupaten SBT tidak pernah menghargai pengabdiannya selama ini,ironisnya lagi dana pustu sebesar Lima Belas Juta Rupiah selama Lima tahun yang harus diterima untuk operasional Pustu juga dirampas, selain dana Pustu Teor Arifin Rumalean juga mengaku kalau selama bekerja di Teor pemerintah Kabupaten SBT juga tidak pernah memperhatikan masalah kesejahteraannya.

Arifin Rumalean mengatakan dirinya akan kembali bekerja apabilah masalah kesejahteraan dan dana Pustu sejak tahun 2007 sampai 2012 sebesar 18 Juta Rupia segera diselesaikan.Pait