Meriahkan HUT Kota Ambon,

Meriahkan HUT Kota Ambon,
Pemkot Gelar Lomba Tabaos Marinyo

AMBON.- Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Ambon ke-437 pada 7 September mendatang, Panitia HUT kota telah menyiapkan serangkaian mata lomba dan kegiatan guna memeriahkan acara tersebut. Salah satu lomba yang sangta kental dengan budaya orang Ambon yakni Tabaos Marinyo. Dan mata lomba ini menjadi unggulan dari mata lomba lainnya.

Lomba Tabaos Marinyo yang direncanakan akan berlangsung pada tanggal 3 - 4 September nanti di Lapangan Merdeka, akan menampilkan sisi-sisi budaya dengan mengangkat pranata tabaos berupa gaya tabaos, irama/lagu/logat negeri dalam tabaos, busana dan alat peraga atau peragaan tambahan yang dingunakan dalam tabaos.

Hal ini dikatakan Koordinator Panitia Pelaksana Lomba HUT Kota Ambon, Elky Silooy kepada wartawan di Balai Kota, Rabu, 29 Agustus.
Jelasnya, dalam pelaksanaan lomba ini tidak hanya difokuskan bagi unsur adat, namun bagi generasi-generai muda kita untuk turut serta dalam memeriahkan lomba ini.

Katanya, pelaksanaan lomba ini mengambil tema terkait dengan HUT Kota Ambon yakni "Arika Benahi Ambon", dari kata benahi kita sudah mengetahui bahwa benahi itu berarti orang menata atau membersihkan. Oleh karena itu Marinyo tinggal memilih mau menyampaikan titah raja ini dengan kata-katanya sendiri, namun harus mengunakan bahasa atau dialeg dari negerinya masing-masing.

“Yang pasti untuk mata lomba Tabaos Marinyo ini panitia sudah menyiapkan tema dan nantinya peserta marinyo akan mengaktualiasasinya sendiri," ujarnya.

Durassi waktu yang diberikan nanti antara 3-5 menit. Sedangkan untuk juri yang pastinya berasal dari seniman budaya yakni dari FKIP Unpatti yang merupakan ahli sejarah, unsur budayawan dan unsur pemerhati budaya.

"Tabaos itu sebagai bahasa asli Ambon Lease dapat berarti berteriak dengan keras atau menyampaikan pesan, perintah atau undangan secara lisan. Di Negeri-negeri di Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease serta sebagian Pulau Seram dan Pulau Buru, Tabaos biasanya dilakukan oleh seorang yang khusus bertugas untuk itu. Petugas tabaos dinamai sebagai Marinyo atau Merinhi yang berasal dari bahas Portugis atau semacam pesuruh," terang Silooy menjelaskan.

Lakukan Pengembangan Pariwisata,

Lakukan Pengembangan Pariwisata,
Walikota : Kewang Asset Daerah Yang Harus dilestarikan

AMBON.- Dalam rangka melakukan pengembangan pariwisata di daerah ini, maka salah satu asset Kota Ambon yang hamipr terkikis yakni Kewang yang merupakan penjaga lingkungan hiodup dalam suatu negeri adat, kini mulai diangkat oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon.

Dalam tatap muka bersama 120 orang kewang di Kota Ambon, yang berlangsung di Balai Kota, Walikota Ambon, Richrad Louhenapessy mengatakan dalam sejarah Kota Ambon, Kewang merupakan salah satu pengembangan ekonomi dan budaya kota ini. Olehnya itu Kewang merupakan komponen yang menarik dalam pengembangan parawisata di daerah ini.

"Saya akan melaunching Kewang ini pada saat HUT Kota Ambon ke-437 pada 7 September mendatang," ungkapnya.

Launching yang dilakukan tersebut, menurutnya agar para kewang ini akan melakukan pengawasan terhadap asset-asset milik pemerimntah yang bernilai wisata seperti Gong Perdamaian dan lainnya, sehingga kapasitas dan tugas kewang ini semakin diperjelas dan lebih dikenal lagi oleh warga kota yang majemuk ini.

"Kalau di Bali ada pacala, di Ambon akan ditampilkan Kewang dan para Kewang ini akan mengunakan pakaian seragam hitam khas Ambon. Itu adalah nilai jualnya," terang Walikota.

Memang para Kewang ini telah dilantik oleh Mantan Walikota Ambon lama, MJ Papilaja pada tahun 2009 lalu, dan di tahun 2012 ini fungsi kewang akan lebih ditingkatkan lagi. Kalau dulu, kewang hanya mengawasi lingkungan hidups eperti kawasan hutan, kali ini akan ditampilkan pada pusat kota dengan menjaga Lapangan Merdeka, Pattimura Park, Gong Perdamaian, Kantor Walikota maupun Kantor Gubernur.

Para kewang ini juga akan diberikan insentiaf setiap bulan secara bergiliran terhadap 10 orang per bulannya secara bergantian. Menurut dia, dengan dilakukannya pembentukan kewang ini akan sangat positif dalam pengembangan budaya yang ada di daerah ini.

"Saya mengharapkan dengan keberadaan Kewang di Kota ini dapat mengembalikan nilai-nilai Budaya yang ada di daerah ini,” harapnya

Pemprov Maluku Akan Siapkan Lahan Relokasi Rumah Warga

Pemprov Maluku Akan Siapkan Lahan Relokasi Rumah Warga

AMBON.- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku berjanji akan menyiapkan lahan untuk nantinya merelokasi masyarakat yang rumahnya sudah tidak layak huni, seperti rumah yang ada di bantaran sungai, tebing-tebing atau lereng bukit yang terjal.

"Kami segera menyiapkan lahan untuk merelokasi rumah-rumah yang sudah tidak layak huni, dimana lahan tersebut tidak boleh bermasalah, sehingga nantinya tidak terjadi klaim-menklaim siapa yang mempunyai tanah, seperti yang terjadi daerah lain,” ujar Gubernur Maluku Karel Alberth Ralahalu kepada wartawan setelah mengikuti acara Halal Bi Halal, sekaligus pemberian bantuan yang berlangsung di SD Min 1, Kelurahan Amantelu, Rabu, 29 Agustus.


Jelasnya, dalam penanggulangan bencana ini Pemda akan priotaskan untuk penaganan perumahan, sehingga nantinya Bupati/Walikota segera kembali menata rumah-rumah yang rusak berat, rusak ringan, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang berada di tempat pengungsai, dan kembali kerumahnya masing-masing.

Dikatakan, untuk tanggap darurat dilanjutkan terus, sampai betul-betul masyarakat kita bias mandiri selain itu juga sehingga masyarakat tidak diberatkan dalam menghadapi musibah ini. Sesudah itu baru tanggap darurat bias diberhentikan

Selain itu dikatakan, untuk persoalan bencana dari Kota Ambon, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), Kabupaten Seram Bagian Barat (SBT), Kabupaten Buru, sampai Kabupaten Buru Selatan (Bursel). Kabupaten SBB meruapakn daerah yang paling parah terkena bencana baik itu longsor, banjir bandang dan sebagainya.

Dirinya mengharapkan kepada masyarakat yang keluarga menjadi korban, untuk tetap tenang , pasrahkan semua itu kepada tuhan dan selalu berdoa agar kejadian seperti begini tidak lagi terjadi.

Enam PNS Pemkot dipecat,

Enam PNS Pemkot dipecat,
Empat diantaranya Dokter Umum

AMBON-Maluku 30/08, Hari ini, 30 Agustus 2012, sebanyak enam orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Pemerintah Kota (pemkot) Ambon secara resmi dipecat sebagai PNS. Pengumuman pemecatan tersebut akan dibacakan langsung oleh Walikota Ambon, Richard Louhenapessy dalam apel pagi di Balai Kota.

Keenam orang PNS yang dipecat tersebut, empat orang diantaranya merupakan dokter umum yang sehari-harinay bertugas di beberapa puskesmas di Kota Ambon. Sementara dua orang lainnya bertugas pada Kantor Kecamatan Baguala dan satunya lagi dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon. Demikian diungkapkan Kepala Bagian Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkot Ambon, Benny Selanno Rabu, 29 Agustus.

Selain melakukan pemecatan terhadap keenam orang PNS itu, BKD juga telah mengeluarkan SK pemecatan dan pemutusan kontrak kerja terhadap satu orang tenaga honorer yang keseharainnya mengabdi di Bagian Umum Pemkot Ambon. SK pemecatan PNS maupun tenaga honorer tersebut telah ditandatangi langsung oleh Walikota Ambon.

Alasan pemecatan terhadap tenaga honorer dikarenakan yang bersangkutan telah melakukan tindakan abmoral. Sementraa untuk ke-empat dokter yang dipecat tersebut karena para dokter ini telah meninggalkan tugas tanpa alasan yang sah, kurang lebih sejak tahun 2010 - 2012. Oleh sebab itu, sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disipilin PNS, mereka (Dokter) harus diberhentikan sebagai PNS. Begitu pula dengan kedua orang PNS lainnya, yang juga telah meninggalkan tugas bertahun-tahun.

"Kami sudah berupaya untuk melakukan penggilan berulang kali, tetapi sampai pada tingkatan panggilan terakhir, mereka tidak melaporkan diri dan oleh ketentuan, yang bersangkutan harus diberhentikan," tandas Selanno.

Menurutnya, tindakan tersbeut ditempuh pihaknya hanya dalam rangka melakukan penegahkan disipilin PNS Pemkot Ambon sesuai pertauran perundangan yang berlaku. Dikatakan dari jumlah PNS yang hampir 8000-an orang, di triwulan II telah dijatuhi sangsi kepada 14 orang pagawai mulai dari hukuman disiplin ringan, sedang dan berat.

Dijelaskannya, untuk hukuman ringan diberikan kepada lima orang PNS, diantaranya teguran lisan 3 orang dan teguran tertulis 2 orang. Untuk tingkatan hukuman sedang yakni penurunan pangkat 1 tahun untuk satu orang dari Bagian Pemerintahan, dan hukuman penurunan panggkat selama tiga tahun untuk dua orang yang masing-masing bertugas pada Bagian Pemerintahan dan Bagian Umum

"Kami telah kaji dengan semua ketentuan yang ada, dan ini merupakan bagian dari upaya penegakan disiplin dari Pemkot Ambon untuk dapat wujudkan PNS yang memiliki disiplin, kualitas yagg tinggi, kinerja yagg baik untuk mendukukung visi misi Walikota Ambon dimana wujudkan pelayanan publik yang berkulitas kepada masyarakat," kunci Selanno.

Proyek Bencana Alam SBT Amburadul

Proyek Bencana Alam SBT Amburadul
-Sebulan Bangun Talud Sudah Patah

Ambon,-Kejaksaan Cabang Geser diminta turun tangan mengusut sejumlah proyek bencana alam di kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) yang melibatkan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) SBT, Jafar Kwairumaratu. Sejumlah proyek bencana alam di kabupaten bertajum Ita Wotu Nusa itu belum genap berusia dua bulan sudah hancur. Salah satunya adalah proyek talud kali Tansi Ambon di kota Bula.

Proyek ratusan juta rupiah yang dikerjakan oleh kontraktor bernama Titi dengan sumber dana dari APBN tersebut belum genap berusia dua bulan sudah patah. Anehnya patahnya talud bukan karena banjir atau bencana alam lainnya tetapi tiba-tiba talud patah dan terjerembab ke dalam kali. Diduga kontruksi talud tidak sesuai bistek dan kontrak.

“Masah tidak ada banjir tiba-tiba talud kali Tansi Ambon patah hingga 15 meter jatuh ke dalam kali. Inikan aneh!. Bisa jadi pekerjaan asal-asalan, campuran tidak sesuai bistek dan kontrak,” beber Sandri Rumanama, Ketua Aksi Mahasiswa Peduli Negeri (AMPN) Maluku, Rabu (28/08).

Menurut Sandri proyek Talud kali Tansi Ambon senilai Rp.650 juta bersumber dari APBN 2011 dengan volume pekerjaan panjang talud 180 meter dengan kedalaman 1 meter. Namun realisasi dilapangan jauh dari harapan. Akibatnya proyek baru dikerjakan sekitar dua bulan lalu kini sudah ambruk.

“Yang jadi pertanyaan kenapa proyek tahun 2011 baru dikerjakan paruh waktu 2012. Inikah aneh! Kita minta BPK melakukan audit dan dilaporkan pada penegak hukum terkait untuk ditindaklanjuti,” pinta Sandri.

Proyek bencana alam yang amburadul beber Sandri tidak hanya di Bula, Ibu kota Kabupaten SBT tetapi dihampir seluruh daerah di SBT. Di Kecamatan Kelimury, Seram Timur, Tutuk Tolo, Gorom dan Kesui proyek bencana alam berupa talud terkesan asal-asalan dan amburadul. Bahkan dibeberapa daerah di Kecamatan Kelimury proyek belum selesai dikerjakan sudah hancur. Diduga pekerjaan tidak sesuai kontrak dan ada main “mata” antara kontraktor dengan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) SBT, Jafar Kwairumaratu yang mempengaruhi kualitas pekerjaan.

Hal ini kata Sandri mudah ditelusuri dari laporan sejumlah kontraktor terkait praktek suap alias fee dari para kontraktor kepada kepala BPBD SBT, Jafar Kwairumaratu yang dilansir sejumlah media beberapa waktu lalu. Para kontraktor antara lain; Titi senilai Rp.100 juta, Sam Toko Obat Rp.113 juta, Rukly La May alis Nyong Buang Rp.50 juta, Yaser Musaad Rp.300 juta, Umar Gazam Rp.50 juta, Ci Yul Attamimi Rp. 35 juta, Ye Man Almahdaly Rp.50 juta, Hengky Patty Rp.78 juta, Ansar Kaimidin Rp.200 juta, Abu Mau Rp.30 juta, Daing Anwar Rp. 45 juta, Aiwan Rp.100 juta, Tedy Moksal 80 juta, Sale Anadatu Rp.70 juta, Jhon Rumadan Rp. 50 juta dan sejumlah kontraktor lainnya yang telah meberikan uang suap senilai Rp.2.3 Milyar namun hingga kini belum mendapatkan proyek yang dijanjikan.

“Bayangkan saja tiap kantroktor yang mengerjakan proyek bencana alam di SBT sebelumnya sudah diminta menyetor sejumlah uang pelicin oleh kepala BPBD, Jafar Kwairumaratu bagaimana kwalitas pekerjaannya. Kita minta kejaksaan harus turun tangan mengusut kasus ini hingga tuntas,” desak aktivis muda asal SBT ini ketus.

Jafar Kwairumaratu selain terlibat praktek suap juga diduga telah menggelapkan dana Giro Bank senilai Rp.1.3 Milyar tidak dapat dipertanggungjawabkan ketika masih menjabat sebagai kepala Kesbangpol SBT. “Hasil audit BPK ternyata dana Giro Bank Kesbangpol senilai Rp.1.3 Milyar telah digunakan oleh Kwairumaratu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini korupsi dn penyalagunaan kekuwasaan sehingga Kwairumaratu harus ditangkap,” desak Sandri. (***)

PNS Di SBT Baru 50 Persen Berkantor

PNS Di SBT Baru 50 Persen Berkantor

Bula-Maluku 29/08, Sekertaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Syukur Makmur mengatakan hasil zidak yang dilakukan bersama dengan Kepala Inspektorat dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sejak hari senin lalu ternyata kehadiran Pegawai Negeri Sipil (PNS) sampai dengan hari ini masih berkisar antara 50 persen dari total PNS pada lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten SBT.

Sekda mengaku ketidakhadiran PNS sesuai dengan tanggal masuk kantor yakni pada tanggal 23 Agustus 2012 lebih disebabkan karena banyak PNS yang melakukan lebaran di Kampung halaman dimana kendala utama adalah masalah transportasi yang tidak sesuai dengan rute sehingga menyebabkan PNS datang tepat pada waktu.

Sekda SBT Syukur Makmur mengatakan telah menginstruksikan kepada perintah lewat surat kepada semua Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di daerah ini agar PNS yang sampai hari senin kemarin belum melakukan aktifitas sebagai PNS maka secara terpaksa harus dilakukan penahanan gaji pada bulan September nanti, sehingga setiap pimpinan SKPD harus memberikan alasan yang pasti dan harus rasional.

Menurutnya sangat tidak masuk akal kalau PNS yang berdomisili di Kota Bula dan Maluku Tengah serta kota Ambon tidak masuk kantor olehnya mereka tidak akan diberikan toleransi seperti yang melakukan hari raya Idul Fitri di Pulau-pulau yang sulit transportasi  seperti Wakatei, Toer dan Pulau Gorom.

Walau begitu Dia mengatakan untuk saat ini aktifitas perkantoran mulai berjalan dengan pelayanan publik walaupun masih banyak PNS yang belum masuk kantor termasuk sejumlah Pimpinan SKPD yang sampai saat ini juga belum masuk kantor, akan tetapi pelayanan berjalan dengan baik termasuk pelayanan di RSUD Bula.