Kongres Pemuda Katolik XV Dibuka Ketua MPR

Kongres Pemuda Katolik XV Akan Dibuka Ketua MPR

PONTIANAK] Kongres Nasional Pemuda Katolik ke XV yang dilaksanakan  di Pontianak pada Senin (30/7) akan dibuka secara resmi oleh Ketua MPR RI Taufiq Kiemas. Pelaksaaan kongres akan didahului dengan misa di pendopo Gubernur Kalbar pada Minggu (29/7).

Hal itu dikatakan Martinus Sudarno ketua panitia kongres nasional Pemuda Katolik ke XV kepada SP Jumat (27/7). Ia mengatakan,  hingga hari ini semua persiapan sudah mencapai 90 persen.

Sementara peserta yang sudah menyatakan hadir berjumlah 600 orang dari seluruh provinsi. Saat ini pihaknya sedang mempersiapkan penyambutan para tamu yang mewakili Pemuda Katolik dari provinsi se Indonesia.

Diharapkan paling lama pada Minggu (29/7) semua peserta sudah tiba di Pontianak. Selain itu kongres juga akan dihadiri tiga gubernur se Kalimantan, sementara Menteri Pemuda Olah Raga berhalangan hadir karena mengikuti Olimpiade di Inggris.

Menteri pemuda Olah raga di wakili oleh seorang Deputi Kementrian pemuda dan Olah raga. Ia menambahkan, agenda utama kongres nasional itu adalah pemilihan pengurus baru masa periode tiga tahun ke depan. Dimana periode sebelumnya sudah berakhir tahun 2012 ini. Selain pemilihan dewan pimpinan pusat atau pengurus pusat yang baru, acara kongres juga akan diisi dengan seminar  yang mengambil thema “Merajut Kebersamaan dan Ciptakan Kepemimpinan yang Bersih”.

Sementara pembicara utama pada saat seminar itu ada beberapa orang menteri. Selanjutnya akan dilaksanakan juga konsolidasi kepengurusan oraganisasi Pemuda Katolik. Diharapkan konsolidasi organisasi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar  sehingga tercapai tujuan yang diharapkan.

Pihaknya juga mengharapkan agar acara kongres nasional Pemuda katolik ke XV yang dilaksanakan di Pontianak ini dapat berjalan dengan aman dan lancar. Sehingga tujuan pelaksanaan kongres nasional ini dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Delapan Jembatan di Seram Putus Total

Delapan Jembatan di Seram Putus Total

Ambon-Maluku 30/07, (Antara Maluku) - Sedikitnya delapan jembatan di pulau Seram, Maluku mengalami putus total akibat tergerus banjir. Kerusakan itu sempat melumpuhkan aktivitas transportasi darat  ruas jalan Seram Bagian Barat-Maluku Tengah, awal pekan ini. Satuan kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Pulau Seram, Jefry Wattimury, di Ambon, Minggu, menjelaskan, delapan jembatan yang putus tersebut terdiri dari lima jembatan dengan bentangan di bawah 10 meter, tiga lainnya di atas 30 meter.

Jembatan-jembatan itu merupakan bagian dari 25 titik kerusakan jembatan di trans Seram yang langsung ditangani secara darurat oleh Balai Jalan Nasional IX (Maluku dan Maluku Utara). Dua dari tiga jembatan dengan bentangan di atas 30 meter telah dibangun darurat sehingga ruas jalan Waipirit, kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat-Maluku Tengah-Seram Bagian Timur kembali normal pada 25 Juli 2012.

Sedangkan jembatan Haruru telah dirakit jembatan Bailly, menyusul masing-masing satu unit di ruas jalan Tamilouw-Haya dan Wapia-Salemen. "Transportasi darat telah kembali normal, sehingga kebutuhan bahan pokok masyarakat di Masohi, ibu kota Kabupaten Maluku Tengah, terpenuhi," tandas Jefry.

Sebelumnya, Pelaksana Harian Bupati Maluku Tengah, A.R. Sukur mengakui lumpuhnya aktivitas  transporasi darat akibat sejumlah jembatan ruas jalan wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat-Maluku Tengah memengaruhi stok bahan pokok masyarakat di sana. Stok terigu, gula pasir dan telur sempat berkurang karena pasokan dari Ambon tidak lancar

."Syukur dua jembatan darurat di desa Waraka dan Awaiya telah rampung sehingga truk pengangkut bahan pokok tersebut bisa beroperasi kembali," ujarnya.

Stok yang menipis, menurut dia, turut memengaruhi harga, namun Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Maluku Tengah melakukan pengawasan sehingga kenaikannya masih dalam batas normal. "Disperindag telah diarahkan untuk melakukan pengawasan, baik terkait stok maupun harga agar tidak meresahkan masyarakat yang sedang menunaikan ibadah puasa," tandasnya.

Sejumlah Pekerjaan Jalan Dan Jembatan Di SBT Terkendala Dengan Dana

Sejumlah Pekerjaan Jalan Dan Jembatan Di SBT Terkendala Dengan Dana

Bula-Maluku 25/07, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Nurdin Mony mengatakan, kalau pembangunan sejumlah jalan dan jembatan di Kabupaten SBT belum sepenuhnya dilakukan karena keterbatasan Dana, salah satunya adalah Jalan Lingkar Pulau Keswui-Jalan Lingkar Pulau Gorom dan Jalan Lingkar Pulau Teor.

Dia mengatakan jalan lingkar Pulau Gorom sampai saat ini sudah dilakukan pada tahap pekerjaan lapen, dan sekitar 15 Km yang belum dikerjakan karena keterbatasan dana, sehingga dilakukan kordinasi dengan anggota DPRD Prtovinsi Perwakilan Kabupaten SBT salah satunya adalah Ketua DPRD Provinsi Fahtani Sahulauw, sehingga ruas jalan lingkar Gorom akan ditangani oleh Provinsi Maluku.“kami berkeinginan baik terhadap masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur untuk bisa membanguna  infrastruktur melayani kepentingan masyarakat, karena dengan infrastruktur bisa laju perekonomian keluarga pedesaan itu semikin sering terjadi, tegas Mony.

Sementara Lingkar Pulau Keswui menurut Nurdin Muny sudah direncanakan untuk dikerjakan namun hanya saja karena keterbatasan dana, dimana tahap pertama dikerjakan oleh Pemerintah Provinsi Maluku, sedangkan Kabupaten SBT hanya membuka jalan lingkar Pulau Teor dengan panjang mencapai 10 km, dan tinggal 4 km yang belum dikerjakan karena ada gunung batu yang membutuhkan anggaran yang cukup besar.

Terkait dengan jalan lingkar Keswui menurutnya saat ini sudah menjadi jalan Kabupaten, termasuk Seram Laut, Gorom dan Teor, hinga Amar Sekaru, dan jalan Bula-Werinama Bula, sehingga Volume jalan yang ada di Kabupaten beban volumenya jauh lebih panjang jika dibandingkan dengan jalan Nasional maupun jalan Provinsi.

Dia mengatakan keterbatasan dana yang menyebabkan pekerjaan pada tiga jalan lingkar tersebut menjadi terhambat, namun demikian kedepan pemerintah Kabupaten SBT akan melakukan prioritas terhadap pekerjaan tiga jalan lingkar tersebut, sebelumnya salah satu tokoh masyarakat Wunin-Eldedora Frans Rumfudy mengaku kecewa dengan Pemerintah Kabupaten SBT maupun Provinsi Maluku karena jalan lingkar Keswui yang dikerjakan sejak tahun 2006 dengan dana impres no 06 sampai saat ini tidak jelas dan dibiarkan terbengkalai.

Dia mengatakan sampai saat ini Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten tidak pernah membayar tanaman berupa Pala-Cengke dan Kelapa yang tergusur dengan harapan kalau jalan lingkar Pulau Keswui segera dikerjakan, namun kini Pemerintah tidak pernah memberikan respon, sehingga Dia berharap jalan lingkar Keswui segera dikerjakan kembali.  

Banyak PNS Di Lingkup Pemda SBT Belum Masuk Kantor

Banyak PNS Di Lingkup Pemda SBT Belum Masuk Kantor

Bula-Maluku 23/07, Sekertaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Syarif Makmur mengakui kalau Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang masuk Kantor pada hari Senin 23 Juli 2012 setelah melaksanakan puasa tiga hari tidak lebih dari 50 persen dari jumlah PNS yang ada di Kantor Pemerintah Dearah Kabupaten SBT, padahal telah dikeluarkan edaran pada setiap pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), soal jadwal masuk kantor selama bulan puasa.

Sekda mengakui,kalau sejak Jumat 20 juli 2012, saat dirinya masuk kantor banyak Pimpinan SKPD dan Kepala Bagian tidak masuk kantor, olehnya dirinya telah melakukan kordinasi dengan Asisten II Setda SBT Bahtiar Rengfuryaan untuk dilakukan efaluasi terhadap pimpinan SKPD yang belum berkantor untuk dilakukan peneguran.

Apel pagi pada haris Senin 23 Juli menurut Sekda hanya separu yang hadir, bahkan beberapa Kepala Bagian dan Asisten yang juga tidak hadir, ketidak hadiran mereka menurut Sekda lebih disebabkan karena rusaknya sejumlah jempatan di Kairatu, mengingat banyak pimpinan SKPD dan PNS yang melakukan puasa bersama keluarga di Ambon dan Masohi.

Namun Sekda mengatakan akan tetap dilakukan pengawasan dan efaluasi untuk selanjutnya dilakukan teguran, bahkan kalau sampai dalam jangka waktu 3 hari kedepan mereka belum masuk kantor makan akan diberikan sanksi seperti penahanan gaji, termasuk sanksi adminstrasi yang bisa memberikan efek jera agar mereka bisa melaksanakan tugas secara normal.

Sementara itu pantauan Media ini pada beberapa kantor dan Dinas masih terlihat sepih dan tidak ada aktifitas yang berarti dikantor Bupati pada hari pertama setelah puasa tiga hari masih terlihat sepih, termasuk kantor Badan Perencanaan Daerah dan beberapa kantorlainnya.  

Anakan Kelapa Sawit Akan Dibagikan Kepada Masyarakat

Anakan Kelapa Sawit Akan Dibagikan Kepada Masyarakat 

Bula-Maluku 23/07, Kepala Bidang Pengembangan dan Pemesaran Hasil Pertanian Dinas Kehutanan Kabupaten dan Perkebunan Seram Bagian Timur  (SBT) Muhammad Hatala mengatakan Program SBT menan 2012 yang dicanangkan oleh Bupati SBT Abdulah Vanat merupakan program yang sangat baik untuk kesejahteraan masyarakat, karena masyarakat akan diberikan kesempatan untuk mendapatkan anakan sawit melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan SBT.

Menurutnya program ini merupakan Pilot Project yang diharapkan akan memberikan manfaat bagi para Petani serta mengairakan masyarakat agar mau bertani sehingga kesejehteraan mereka bisa terwujud, mengingat selama ini banyak bantuan telah disalurkan seperti alat tangkapuntuk Nelayan di SBT dari hasil efaluasi banyak yang mengalami kegagalan, sehingga Bupati Abdulah Vanat mencetuskan ide untuk menanam Kelapa Sawit dan dan Pala

Terkait dengan adanya pernyataan dari anggota DPRD SBT Agil Rumakat kalau Bupati Abdulah Vanat mengalihkan anggaran sebesar 4 milyar lebih yang belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2012 untuk untuk penanaman Kelapa Sawit tanpa adanya persetujuan DPRD SBT menurut Muhammad Hatala kalau tuduhan tersebut tidak betul karena kebijakan untuk menanam kelapa Sawit tersebut adalah keinginan dari Bupati dan tidak menggunakan anggaran APBD SBT.

Bahkan menurut Hatala dana dalam APBD 2012 untuk dinas Kehutanan dan Perkebunan SBT belum digunakan karena anggaran tersebut belum disetujui oleh DPRD SBT, diakuinya kalau dana untuk penanaman Kelapa Sawit di Bula Timur adalah Pilot Project yang didanai oleh Bupati SBT Abdulah Vanat bukan dari APBD 2012, pernyataan ini sekaligus menepis tudingan Agil Rumakat kalau Bupati mengalihkan dana yang dikelola Dinas Kehutanan untuk penanaman kelapa sawit dan pala adalah tidak benar.

Selain di Bula Timur kegiatan penanaman Kelapa Sawit juga sebelumnya dilakukan di Bula Barat pada bulan Februari 2012 lalu, sehingga diharapkan pada dua lokasi ini menjadi contoh penanaman Kelapa Sawit, yang nantinya akan lebih dikembangkan kalau proses pertumbuhan pada dua tempatkan mengalami perkembangan yang baik.     

Ratusan PNS Malteng Belum Terima Kekurangan 100 Persen

Ratusan PNS Malteng Belum Terima Kekurangan 100 Persen AMBON – Ratusan pegawai negeri sipil (PNS) lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah (Pemkab) Malteng pengangkatan tahun 2008 hingga saat ini belum menerima gaji 100 persen. Ratusan PNS Maltang angkatan 2008 ini diangkat sejak tanggal 1 Januari 2008. Mereka baru menerima kekurangan 80 persen pada 2010 lalu. “Hingga saat ini kita belum terima kekurangan gaji 100 persen. Ada ratusan pegawai yang belum terima kekurangan gaji. Kita berharap agar pemkab Malteng segera membayar hak-hak kita,” kata salah satu PNS Malteng yang enggan disebutka namanya kepada wartawan di Ambon pekan kemarin. Dia ungkapkan, beberapa waktu lalu, pemkab Malteng melalui Bagian Keuangan Malteng telah memasukan daftar gaji, namun hingga saat ini kekurangan gaji 100 persen PNS angkatan 2008 belum juga dibayarkan. Ratusan pegawai meminta Pelaksana Harian (plh) Bupati Malteng selaku Sekretaris Daerah untuk segera mengambil langkah dalam menyelesaikan kekurangan gaji 100 persen ratusan pegawai di lingkup pemkab Malteng. “Bupati Malteng sudah berakhir masa tugasnya, kami berharap agar hak-hak kami berupa kekurangan gaji 100 persen segera dicairkan. Kami juga mempertanyakan kenapa hingga saat ini kekurangan gaji 100 persen itu belum juga dicairkan,” katanya. Dirinya juga meminta DPRD Kabupaten Maluku Tengah untuk memanggil Pemkab setempat untuk mempertanyakan kekurangan gaji 100 persen ratusan pegawai angkatan 2008 yang belum terbayar ini. “Anggota DPRD Malteng tidak boleh menutup mata dalam melihat persoalan ini,” ucapnya. Percakapan Obrolan Berakhir

Dua Anak Buah Kwairumaratu Diduga Korban Suap

Dua Anak Buah Kwairumaratu Diduga Korban Suap
- Terkait Proyek Bencana Alam

AMBON - Dua orang mantan anak buah Kepala Kesbangpol Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Jafar Kwairumaratu kini menjadi korban dugaan suap ala proyek bencana alam oleh sejumlah kontraktor lokal di daerah itu. Keduanya masing-masing, Saleh Sukunora (SS) dan Mochtar Rumadan (MR) terpaksa harus berurusan dengan polisi dan merelakan sepeda motor milik mereka disita para kontraktor sebagai jaminan.

“Ya Allah kami orang kecil kenapa kami yang dikorbankan. Kami hanya menjalankan perintah Pa Jafar Kwairumaratu mengumpulkan uang dari para kontraktor,” ujar salah satu sumber dengan nada menangis minta namanya tidak dikorankan kepada pers, Jumat 20 Juli.

Menurut mereka, modus penipuan ala proyek bencana alam yang dilakukan mantan Kepala Kesbangpol yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) SBT, Jafar Kwairumaratu yakni dengan menyuruh SS dan MR meminta sejumlah uang dari para kontraktor sebagai uang muka untuk nantinya mengerjakan proyek bencana alam di SBT. Modus tersebut dijalankan sejak tahun 2010 dan 2011, namun proyek yang dijanjikan tak kunjung tiba sehingga kasusnya bergulir ke polisi oleh sejumlah kontraktor yang dirugikan.

“Pa eee katong ini korban, motor satu satunya yang dibeli dengan hasil kredik telah disita. Sekarang keluarga semuah bantu tuk tutupi kalau tidak rumah juga disita, Katong ini anak daerah yang dikorbankan oleh Pa Jafar Kwairumaratu, Ini bukan uang sedikit, totalnya mencapai Rp.2.3 Milyar baik pinjaman maupun suap,” ujarnya sedih.

Ia menambahkan uang yang diminta dari para kontraktor tak hanya untuk janji-janji mengerjakan proyek bencana alam tetapi juga berupa pinjaman dengan bunga 20%. Hanya saja setelah uang disetor ke Kwairumaratu janji-janji memberikan proyek dan mengembalikan pinjaman hingga kini tak pernah dilakukan sehingga mereka yang harus berurusan dengan para kontraktor meminta uang mereka di kantor Polres SBT.

Dari informasi yang diperoleh, di kabupaten bertajuk Ita Wotu Nusa dari sejumlah kontraktor dan sumber-sumber resmi yang minta namanya tidak dikoran ternyata bukan 12 kontraktor tetapi membengkak. Bahkan uang yang disetor totalnya pun membengkak hingga mencapai Rp.2.3 Milyar.

Mereka mengaku telah tertipu oleh Jafar Kwairumaratu yang kini menjabat sebagai Kepala Bandan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) SBT. Mereka telah menyetor sejumlah uang muka untuk mendapatkan proyek namun hingga kini proyek yang dijanjikan tak kunjung datatang. Baru sebagian kontraktor yang sudah mendapatkan proyek sehingga sejumlah kontraktor lainnya terpaksa harus melaporkan ke Polres SBT.

Para kontraktor yang telah menyetor kepada Kepala BPBD SBT, Jafar Kwairumaratu melalui SS dan MR antara lain; Titi Cina Rp.100 jutA, Sam Toko Obat Rp.113 juta, Nyong Buang Rp.50 juta, Yaser Musaad Rp. 300 juta, Umar Gazam Rp.50 juta, Ci Yul Atamimi Rp.35 juta, Ye Man Almahdali Rp.50 juta, Salis Andatun Rp.70 juta, Hengky Patty Rp.78 juta, Ashar Kamidin Rp.200 juta, Abu Mau Rp.30 juta dan Daing Anwar Rp.45 juta, Bidan Tini Rp.30juta, Aiwan Rp.100 juta, Hi Mau Rp.30 juta, Jhon Rumadan Rp.50 juta dan sejumlah kontraktor lainnya dengan total keseluruhan mencapai Rp. 2.3 Milyar

“Kami telah tertipu, tiap saat mereka datang minta uang dengan janji akan memberikan proyek bencana alam untuk kami kerjakan. Nyatanya, hanya beberapa kontraktor yang mengerjakan proyek dimaksud. Bagaimana pengembalian uang kami. Kami ini orang kecil baru belajar jadi kontraktor kecil-kecilan, jangan matikan usaha kami dengan cara-cara begini,” beber salah satu kontraktor yang minta namanya tidak dikorankan.

Selain terlilit kasus utang dan penipuan alah proyek bencana alam, mantan kepala Kesbangpol yang kini menjabat sebagai kepala BPBD SBT, Jafar Kwairumaratu juga diduga telah menyalagunakan kewenangan dengan menggelapkan dana giro bank milik Kesbangpol SBT senilai Rp.1.3 Milyar semasa menjabat sebagai kepala Kesbangpol SBT. Anggaran Rp.1.3 Milyar tersebut merupakan sisa anggaran yang tidak terpakai diakhir tahun anggaran yang disimpan dalam bentuk giro bank. Namun setelah ditelusuri ternyata anggarannya sudah digunakan oleh Jafar Kwairumaratu yang saat itu masih menjabat sebagai kepala kesbangpol SBT.

“Hasil audit BPK tenyata dana Rp.1.3 Milyar ini penggunaannya tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Kwairumaratu sehingga kita minta Kejati turun tangan mengusut dugaan korupsi dabalik kasus ini,” beber Tukwain, ketua Aliansi Maluku Bersatu